Tgk Anwar Rabo, tokoh masyarakat yang juga mantan kombatan GAM, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh segera melakukan audit forensik atas sederet pos belanja fantastis di sekolah tersebut.
“Kalau anggaran negara dipakai tanpa transparansi, sangat mudah dimanipulasi. Mark up dan permainan data itu kejahatan keuangan yang merugikan negara,” tegas Tgk Anwar kepada media ini.
Daftar Anggaran Fantastis: Dari Paving Block hingga Handycam
Berdasarkan dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran 2024, dana yang mengalir ke SMK PP Negeri Saree mencengangkan. Mulai dari BOS Rp 850 juta, biaya makan minum siswa Rp 4,2 miliar, hingga sederet proyek fisik dan pengadaan alat-alat sekolah yang nilainya miliaran rupiah.
Beberapa item mencolok antara lain:
Pengadaan mesin bubut CNC Rp 582 juta
Biological microscope masing-masing Rp 653 juta (2 unit)
Grinding mill Rp 323 juta
Tablet pembelajaran Rp 487 juta
Paving block asrama Rp 600 juta
Handycam Rp 108 juta
TV LED Rp 150 juta
Printer A3 Rp 40 juta
Showcase laboratorium Rp 53 juta
Ranjang siswa Rp 540 juta
Puluhan proyek rehabilitasi asrama, drainase, rumah guru, hingga green house masing-masing Rp 200 juta
Hampir semua proyek bernilai ratusan juta, bahkan miliaran, memicu pertanyaan publik: Apakah dana sebesar ini benar-benar berdampak pada mutu pendidikan? Atau justru jadi bancakan oknum tertentu?
APIP dan Dinas Terkait Dianggap Tutup Mata
Menurut Tgk Anwar, pemborosan anggaran dan minimnya transparansi ini berlangsung tanpa pengawasan ketat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“Ini bukan lagi indikasi, tapi alarm bahaya. Rencana anggarannya banyak yang tidak mendesak dan berpotensi jadi ajang mark up. Kalau dibiarkan, keuangan negara yang jadi korban,” tegasnya.
Desakan: Audit Total dan Publikasi Hasil
Atas temuan ini, Tgk Anwar meminta Kajati Aceh segera mengaudit semua pos belanja SMK PP Saree tahun 2024. Jika ditemukan adanya mark up atau manipulasi data, ia mendesak agar para pelaku diproses hukum secara terbuka.
“Jangan ada lagi pejabat yang main-main dengan uang rakyat. Audit ini harus dipublikasikan ke publik agar tidak ada lagi praduga,” katanya.
Selain itu, ia juga mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMK PP Saree, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan Aceh.
“Siapa pun yang tidak mampu bekerja transparan, segera copot!” tegasnya.
Kepala Sekolah Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala SMK PP Negeri Saree tidak mendapatkan jawaban. Bungkamnya pihak sekolah justru semakin menambah tanda tanya.
Pertanyaan besar kini menggantung: Apakah dana miliaran rupiah di SMK PP Negeri Saree benar-benar dipakai untuk mencerdaskan anak bangsa, atau hanya jadi lahan bancakan segelintir orang? (AK)
