Angka fantastis ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dihimpun, empat kecamatan rutin membayar setoran listrik dengan jumlah yang mencengangkan:
Muara Satu: Rp 138.410.621
Blang Mangat: Rp 344.233.916
Muara Dua: Rp 859.536.406
Banda Sakti: Rp 790.934.316
Totalnya menyentuh Rp 2.133.115.259 per bulan, atau lebih dari Rp 25 miliar per tahun. Pertanyaannya: lampu mana yang dibayar? Jalan mana yang terang?
Warga hanya bisa menggeleng. Di lapangan, lampu-lampu jalan rusak tak terurus, tiang-tiang kosong berdiri tanpa cahaya. Namun setiap bulan, tagihan tetap mengalir deras, dibayar penuh dari APBK.
Kondisi ini menimbulkan bau tak sedap. Apakah ada kebocoran anggaran? Atau justru praktik gelap di balik proyek penerangan? Ketika setoran jalan terus tapi pelayanan publik mati suri, maka patut diduga ada sistem yang rusak bahkan busuk.
Tak sedikit warga mencium aroma permainan kotor. Ada yang menyebut keberadaan "mafia PJU" pihak-pihak yang diduga mengeruk keuntungan dari sistem yang tak transparan dan minim pengawasan.
Di mana fungsi pengawasan dinas teknis? Mengapa DPRK diam? Apakah pejabat-pejabat yang digaji dari uang rakyat hanya menonton sambil menikmati terangnya ruangan kantor mereka, sementara warga dibiarkan meraba jalan dalam gelap?
Kini rakyat menuntut jawaban. Tak cukup klarifikasi, yang dibutuhkan adalah audit menyeluruh, transparansi total, dan jika perlu, seret ke meja hijau para penikmat uang rakyat dari proyek-proyek fiktif PJU ini.
Karena di balik gelapnya Lhokseumawe, terang hanya untuk mereka yang bermain di balik tagihan. Rakyat? Tetap berjalan dalam kegelapan harfiah dan metaforis.(A1)
