Dialog berlangsung di atas aspal Jalan Merdeka, tempat mahasiswa sebelumnya berorasi menolak berbagai kebijakan pemerintah. Mereka menentang kenaikan pajak, penambahan tunjangan anggota dewan, pembangunan barak militer, hingga menuntut pembenahan sejumlah isu nasional.
Walikota Sayuti, yang baru saja dilantik, mengaku tidak mengetahui penerapan tarif baru tersebut. Namun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, ia berjanji segera merevisi bahkan membatalkan kebijakan itu.
“Melihat kondisi rakyat kita, saya tegaskan kenaikan PBB-P2 ini akan direvisi dan dibatalkan,” ucapnya.
Ketua DPRK Faisal turut menguatkan komitmen tersebut. “Kami di dewan tidak ada kenaikan tunjangan. Dan kami juga menolak kenaikan PBB 248 persen. Hari ini rapat akan digelar untuk mencabut kenaikan itu,” tegasnya.
Kesepakatan itu dituangkan dalam tanda tangan petisi mahasiswa. Aksi yang semula memanas pun berakhir damai tanpa insiden anarkis.
Petisi mahasiswa berisi delapan poin tuntutan, mulai dari desakan reformasi Polri, penolakan RUU KUHP, pembatalan penambahan batalyon militer, hingga penolakan pembuatan ulang sejarah Indonesia. Poin kelima dan keenam yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat Lhokseumawe menjadi sorotan: menolak kenaikan PBB dan kenaikan tunjangan DPR.
Ketua Aliansi Mahasiswa, Robert, menyebut aksi tersebut murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
“Petisi sudah diteken, akan disampaikan ke pusat oleh walikota dan ketua DPRK. Tujuan kami tercapai, dan kami bubar dengan tertib,” katanya.(A1)
