Dalam pernyataannya, pada Sabtu 11 Oktober 2025 salah seorang ketua tenaga non-ASN tenaga bakti sukarela, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bupati Aceh Utara beserta jajaran pemerintah daerah, yang selama ini telah berjuang keras memperjuangkan nasib ribuan tenaga non-ASN di berbagai sektor, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan tenaga teknis lainnya.
“Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Aceh Utara yang selama ini telah memperjuangkan kami tenaga non-ASN di berbagai bidang. Dengan perjuangan beliau yang tidak henti-hentinya bolak-balik Aceh–Jakarta memperjuangkan nasib kami ke Kementerian PAN-RB, akhirnya ada titik terang bagi lebih dari 8.000 tenaga non-ASN di Aceh Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu merupakan kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN-RB, bukan atas rekomendasi atau intervensi pihak lain.
“Saya ingin meluruskan bahwa dalam pengangkatan P3K paruh waktu, tidak ada kewenangan pihak lain seperti anggota DPD. Semua ini murni hasil perjuangan pemerintah daerah, terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, BKPSDM, Dinas Kesehatan, dan dukungan DPRK Aceh Utara,” jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai dinas dan lembaga di Aceh Utara yang telah berupaya memberikan kepastian status kepada para tenaga bakti dan sukarela yang selama ini mengabdi tanpa kejelasan status.
“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Semoga Aceh Utara ke depan semakin maju dan bangkit,” tutupnya dengan penuh harap.
Pernyataan tersebut juga menegaskan komitmen para tenaga non-ASN untuk terus bekerja dengan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seiring dengan perjuangan pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tenaga honorer di Aceh Utara.(M)
