ACEH — Dugaan kebocoran pendapatan negara kembali mencuat. Aset eks PT Aron yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) disinyalir disewakan oleh pihak ketiga tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel. Praktik ini memicu kecurigaan publik terhadap hilangnya potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara.
Koordinator Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh (PPA), Tri Nugroho, menilai persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian administratif. Ia menyebut praktik penyewaan aset itu diduga berlangsung secara terstruktur dan terencana, serta berpotensi melibatkan oknum pejabat dan pengusaha tertentu.
“Ini bukan kesalahan teknis biasa. Ada indikasi kuat penguasaan aset negara secara sengaja untuk keuntungan pribadi. Aparat penegak hukum harus segera bertindak, memanggil semua pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat pemberi izin dan pengusaha yang menikmati hasilnya,” kata Tri kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Informasi mengenai aset strategis yang disewakan tanpa kontrol memadai telah memicu kegaduhan publik. Minimnya keterbukaan pengelolaan dinilai membuka ruang praktik rente dan memperkuat dugaan adanya mafia aset negara yang bermain di balik layar.
Publik mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap aset eks PT Aron yang semestinya dikelola secara profesional oleh negara. Hingga berita ini diturunkan, LMAN belum memberikan keterangan resmi terkait pihak penyewa aset, skema kerja sama, maupun besaran pendapatan yang diperoleh dari penyewaan tersebut.
Tri menegaskan, pembiaran terhadap praktik semacam ini hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ia mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa dokumen pengelolaan aset, menelusuri aliran dana, serta menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia aset. Jika ada pelanggaran hukum, proses harus berjalan tanpa (A1)
