Pon Cina menegaskan, pengibaran bendera Bulan Bintang merupakan ekspresi murni kehendak masyarakat Aceh, bukan hasil instruksi KPA Pusat maupun pihak tertentu. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika masyarakat Aceh dituduh terprovokasi oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di luar negeri.
“Ini murni keinginan masyarakat Aceh. Tidak perlu instruksi dari KPA Pusat. Menuduh masyarakat Aceh terprovokasi adalah bentuk ketidakpekaan terhadap perasaan rakyat,” ujar Pon Cina dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Pon Cina mengungkapkan kekecewaan mendalam masyarakat Aceh terhadap sikap negara, terutama dalam situasi bencana alam yang saat ini melanda. Ia menyebut masyarakat merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Masyarakat Aceh sedang dilanda bencana, tetapi yang dirasakan hanya janji dan omong kosong. Bantuan tidak sepenuh hati. Bahkan ketika negara lain siap membantu, justru dihambat dengan alasan negara mampu menangani sendiri. Ini yang melukai perasaan rakyat Aceh,” ungkapnya.
Selain mengkritik pernyataan Jubir KPA Pusat, Pon Cina juga menyoroti sikap Pusat Penerangan TNI (Puspen TNI). Ia menyayangkan adanya pernyataan yang dinilainya membela oknum TNI yang diduga melakukan kesalahan.
Menurut Pon Cina, TNI adalah pelindung rakyat dan institusi terhormat yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Karena itu, ia meminta agar kesalahan oknum tidak ditutupi dengan alasan menjaga nama baik institusi.
“Kalau salah, tetap salah. Jangan korbankan nama besar dan kehormatan TNI hanya untuk membela satu oknum. TNI itu milik rakyat dan harus berdiri di pihak kebenaran,” tegasnya.
Pon Cina menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak, baik elit politik, aparat keamanan, maupun pemerintah pusat, lebih peka terhadap suara dan penderitaan rakyat Aceh, terutama di tengah situasi krisis dan bencana.(A1)
