Program Sarana Produksi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) menjadi sorotan pertama. Sepuluh kelompok tani penerima manfaat masing-masing memperoleh Rp50 juta, namun sebagian kegiatan disebut tidak sesuai standar. Adapun daftar penerima meliputi Kelompok Tani Ade Beurata di Desa Uteun Gathom, Bina Tani di Desa Garot, Cinta Alam di Desa Panton Bili, Karya di Desa Blang Glumpang, KWT Bunga Anggrek di Desa Paya Dua, KWT Bungong Kupula di Desa Geulanggang Panah, Mawaddah di Desa Paya Baro, Musyawarah di Desa Meunasah Blang, Rahmat Teuka di Desa Cot Jrat, serta Tunas Abadi di Desa Abeuk Budi.
Proyek lain yang turut disorot adalah pembangunan jalan produksi perkebunan dan jalan usaha tani hortikultura yang menelan anggaran ratusan juta rupiah per titik. Masing-masing pembangunan jalan produksi perkebunan tercatat bernilai Rp300 juta untuk sembilan gampong, termasuk Alue Keutapang, Beunyot, Hagu, Krueng Simpo, Meunasah Alue, Ranto Panyang, Simpang Jaya, dan Teupin Mane.
Tidak kalah besar, pembangunan jalan usaha tani hortikultura tersebar di 16 lokasi dengan nilai Rp200 juta per titik—mulai dari Gampong Alue Rambong, Ara Bungong, Blang Beururu, Cot Jabet, Cot Kruet, Cot Mane, Cot Peutek, Cot U Sibak, Juli Paya Ru, Krueng Meuseugob, Lhok Tanoh, Meunasah Mamplam, Meuse, Pinto Rimba, Raya Tambo, hingga Seuneubok Gunci.
Meski menghabiskan anggaran bernilai total miliaran rupiah, sejumlah proyek diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang dan minim kualitas. Kondisi fisik beberapa lokasi yang belum memenuhi standar memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan serta integritas pelaksanaan swakelola.
Hingga kini, Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pekerjaan asal jadi pada kegiatan-kegiatan tersebut. Sementara itu, berbagai kalangan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran.(Ak)
