Radar Aceh.id
Pidie Jaya – Menanggapi dinamika opini publik pascabencana, pengamat kepemudaan, Rizki Maulana, memberikan tinjauan kritis terhadap diskursus yang berkembang mengenai efektivitas penanganan banjir oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Dalam pandangannya, narasi yang berkembang di ruang publik perlu diuji validitasnya agar tetap berbasis pada data objektif dan kepentingan kolektif, bukan sekadar representasi sentimen partikular.
Evaluasi Kebijakan Tanggap Darurat
Rizki menekankan bahwa perpanjangan status tanggap darurat merupakan instrumen regulasi yang bersifat teknis-administratif guna menjamin fleksibilitas fiskal dan akuntabilitas bantuan. Menurutnya, kegagalan transisi ke fase pemulihan tidak bisa diukur secara parsial hanya dari durasi administratif.
"Kita harus melihat perpanjangan masa tanggap darurat sebagai bentuk mitigasi risiko administratif untuk memastikan perlindungan sosial tetap berjalan optimal. Menyimpulkan hal tersebut sebagai kegagalan sistemik tanpa membedah kondisi empiris di lapangan adalah sebuah simplifikasi yang kurang tepat secara metodologis," ujar Rizki.
Kompleksitas Fase Pemulihan (Recovery)
Lebih lanjut, ia membedah bahwa fase pemulihan pascabencana merupakan proses multidimensi yang melibatkan koordinasi lintas sektoral yang kompleks. Ia menilai bahwa ekspektasi publik terhadap hasil instan seringkali mengabaikan prosedur teknis dan birokrasi yang wajib dipenuhi demi transparansi.
"Pemulihan pascabencana adalah proses evolusioner, bukan kerja sporadis. Menimpakan kompleksitas proses ini pada satu figur otoritas merupakan langkah yang tidak proporsional. Kita perlu mengedepankan evaluasi berbasis kinerja (performance-based evaluation) yang lebih objektif," tambahnya.
Dinamika Sosial dan Inovasi Komunikasi
Mengenai isu hunian sementara, Rizki melihat fenomena warga yang kembali ke rumah masing-masing sebagai bentuk resiliensi mandiri yang merupakan dinamika sosial wajar, bukan indikator kegagalan kebijakan secara mutlak. Ia mengimbau agar data lapangan tidak direduksi menjadi narasi negatif yang dapat merusak kohesi sosial.
Sebagai penutup, Rizki menawarkan perspektif inovatif agar kritik yang disampaikan oleh aliansi pemuda bertransformasi menjadi kolaborasi konstruktif.
"Di era disrupsi informasi ini, pemuda harus menjadi filter intelektual. Sangat penting untuk memisahkan antara subjektivitas kepentingan dengan urgensi publik. Ruang publik kita membutuhkan sinergi dan sumbangsih ide strategis, bukan sekadar agitasi yang kontraproduktif terhadap semangat pemulihan daerah," pungkasnya. (oeL)
