Oleh: Khairunnisa, MPd (akademisi)
Tahun 2025 sudah berlalu, namun bencana yang dialami negeri ini tampaknya masih enggan berlalu. Mulai dari banjir Sumatra yang tidak terduga kedatangannya, hingga bencana musiman yaitu banjir yang selalu hadir di akhir tahun. Di beberapa wilayah Indonesia yang tidak pernah absen ‘dikunjungi’ banjir Adalah banjir di Jakarta. Tempat metropolis ini sampai sekarang belum bisa terbebas dari banjir meski merupakan kota yang masih berstatus ibukota. Menurut Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI JakartaPerhari ini minggu 1 Februari 2026 masih ada 32 RT di Jakarta yang terendam banjir dengan kedalaman sekitar 125 Cm (https://news.detik.com/berita/d-8334930/update-banjir-jakarta, 1 Februari 2026). Banjir tersebut terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta menyebutkan banjir yang terparah berada di Jakarta Timur (Jaktim) dengan ketinggian air dari satu meter hingga satu setengah meter. Lebih lanjut dia menjelaskan, cuaca dengan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1) menyebabkan terjadinya kenaikan air di sejumlah bendungan yang menjadi pos pantau. "Penyebab utamanya, yaitu curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke Hulu," tutur Yohan (https://www.inilah.com/banjir-jakarta-makin-meluas-terparah-di-jaktim-setinggi-15-meter). Beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah setempat untuk mengatasinya difokuskan pada kombinasi struktural dan non-struktural, meliputi normalisasi kali (Ciliwung, Krukut, Cakung Lama), percepatan tanggul Pantai, pembangunan tanggul darurat, operasional 600+ pompa, serta Modifikasi Cuaca (OMC). Fokus utama adalah pengerukan sungai dan perbaikan saluran air untuk memastikan surut dalam 3-6 jam (www.wartakotalive.com ).
Ya banjir memang musibah tahunan dan seperti menjadi peristiwa tahunan yang klasik tanpa penyelesaian berarti setiap tahunnya, karena faktanya banjir terus datang di berbagai wilayah tertentu di Indonesia termasuk Jakarta dan sekitarnya. Meski sudah begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah, namun hasilnya tidak signifikan. Ini tentu karena solusi yang diberikan tidak benar-benar menyentuh masalah. Seringnya klaim penyebab banjir adalah curah hujan tinggi menjadikan upaya yang dilakukan bersifat mitigasi resiko banjir saja seperti modifikasi cuaca serta normalisasi sungai. Padahal banjir Jakarta disebabkan oleh kombinasi curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, dan alih fungsi lahan masif yang menyempitkan daerah resapan air. Ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola ruang dan pembangunan di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan yang masif, betonisasi wilayah resapan, penggundulan ruang hijau, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya lahan tidak lagi mampu menyerap air, maka banjir pun menjadi keniscayaan. Kondisi ini merupakan akibat dari tata pembanguna berparadigma kapitalis yang acapkali mengutamakan pembangunan komersial tak terkendali, pengabaian tata ruang, dan pengutamaan keuntungan. Ini wajar karena dalam paradigma kapitalistik, ruang dipandang sebagai komoditas ekonomi. Kawasan hijau, hutan, tanah, sungai, utamanya bukan bukan sebagai bagian dari sistem ekologis yang harus dijaga keseimbangannya tapi dominan dilihat dari sudut potensi bisnis dan nilai jual,. Akibatnya, izin pembangunan dikeluarkan secara masif, kawasan resapan dikorbankan, dan ruang publik direduksi demi kepentingan investasi. Inilah akar masalah sebenarnya yang membuat banjir tak pernah berhenti datang. sederhananya banjir bukan sekedar fenomena alam tapi cerminan bagaimana negara gagal menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
Maka sudah sepatutnya kita tinggalkan sistem kapitalis yang hanya mengutamakan keuntungan dan kepentingan pihak-pihak tertentu, tapi mengorbankan banyak masyarakat yang terdampak. Perubahan ini memerlukan perubahan paradigma mendasar tentang bagaimana kita memandang alam dan lingkungan. Adalah Islam memiliki paradigma yang sangat berbeda dalam memandang pembangunan dan tata ruang. Dalam Islam, bumi adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Manusia berperan sebagai khalifah, bukan penguasa absolut yang bebas mengeksploitasi alam sesuka hati. Tata kelola ruang dalam Islam akan memperhitungkan daya dukung lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta keberlanjutan kehidupan makhluk hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-a’raf:56 yang artinya “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”.
Perubahan paradigma dan pengelolaan pembangunan seperti ini karena dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung) sehingga menjadikan negara (Daulah) bertanggungjawab dan memastikan segala kebijakan negara sesuai syariat Islam dan tentunya pasti tidak akan menyengsarakan rakyat, bukan kebijakan yang hanya mementingkan kuntungan ekonomi jangka pendek. Kita bisa meyakini dengan refleksi pada peradaban Islam dahulu seperti masa Abbasiyah yang mana tata kota dirancang dengan memperhatikan keseimbangan alam. Ruang hijau dijaga, aliran air dipelihara, dan kawasan permukiman ditata agar tidak merusak sistem hidrologi. Saluran air, bendungan, dan irigasi dibangun bukan sekadar untuk mendukung pertanian, tetapi juga untuk mencegah banjir dan kekeringan
Dengan tata kelola ruang berbasis syariat, pembangunan tidak akan melahirkan bencana, melainkan menghadirkan keberkahan. Kota akan tumbuh seimbang, lingkungan terjaga, dan rakyat terlindungi. Inilah gambaran peradaban yang menjadikan pembangunan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, bukan sarana dan alat eksploitasi. Jadi, akankah kita mau berubah dengan meninggalkan sistem rusak kapitalis dan beralih kepada Islam sebagai tuntutan Aqidah dan keyakinan kemaslahatan hidup dan berkah serta Rahmat yang dijanjikan Allah dan Rasulnya?.
Wallahu ‘alam bi asshowab
