PIDIE JAYA – Dalam sebuah potongan video rapat virtual yang beredar di media sosial, kita disuguhkan pemandangan yang lazim dalam birokrasi: rentetan angka yang meluncur mulus dari bibir AZHARYADI, S.Pi. MM atau yang akrab di sapa Ari Khan sebagai PLT Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Pidie Jaya. Di hadapan Kolonel Ifranti Tamimi Hendra Kusuma, sang pejabat dengan rapi mengurai miliaran rupiah yang seolah-olah telah menjadi oase bagi masyarakat yang luluh lantak pascabencana.
Laporan itu berbunyi sangat megah. Dana sebesar Rp184,9 miliar diklaim telah mengalir pada gelombang pertama untuk 14.609 Kepala Keluarga. Tak berhenti di situ, nominal Rp20,7 miliar kembali disebut untuk pencairan tahap berikutnya. Namun, di balik barisan angka nol yang berderet panjang tersebut, terselip sebuah permohonan yang justru menjadi tamparan bagi efektivitas kerja pemerintah: permintaan agar pencairan dana stimulus ekonomi segera dipercepat karena masyarakat sangat membutuhkannya.
Retorika di Balik Layar Zoom
Sungguh sebuah ironi yang getir. Kita dipaksa menyaksikan laporan keberhasilan distribusi miliaran rupiah, namun di kalimat yang sama, kita mendengar pengakuan bahwa rakyat di bawah sana masih menunggu "stimulus" yang tak kunjung mendarat.
Pertanyaan pahitnya adalah:
Apakah tumpukan angka ratusan miliar itu benar-benar telah menyentuh piring nasi warga, atau hanya sekadar menjadi prestasi di atas kertas untuk memuaskan telinga pimpinan Satgas?
Jika dana tahap pertama sebesar Rp184 miliar sudah diterima, mengapa jeritan "sangat membutuhkan" masih menjadi penutup laporan yang memelas?
Seberapa jauh jarak antara layar monitor rapat Zoom yang nyaman dengan realitas tanah becek di hunian sementara para penyintas bencana?
Birokrasi Lamban, Rakyat Terabaikan
Permohonan agar laporan ini disampaikan kepada Menteri Sosial mencerminkan rantai birokrasi kita yang masih gemar "bermain aman". Pejabat daerah seolah harus menyembah pada struktur militer dan pusat hanya untuk memastikan hak dasar rakyat tidak tersangkut di meja administrasi.
Masyarakat tidak butuh rincian puluhan ribu jiwa yang terdaftar dalam Excel jika pada kenyatannya mereka masih harus berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi. Laporan ini bukan sekadar statistik; ini adalah bukti betapa lambatnya mesin pemerintah bekerja ketika rakyat sedang sekarat.
Sudah saatnya kita bertanya: Sampai kapan "percepatan" hanya menjadi kata pemanis dalam laporan, sementara di lapangan, waktu seolah berhenti bagi mereka yang menunggu bantuan yang tak kunjung utuh?. (Gg)
