Oleh. Ririn Arinalhaq
Manusia pada hakikatnya memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi yaitu sandang pangan dan papan yang di dalamnya terdapat juga kebutuhan akan air bersih. Sebagaimana yang kita tahu air bersih digunakan manusia untuk memenuhi segala macam hajat hidupnya yaitu minum, MCK dan lain sebagainya. Atas dasar inilah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim menargetkan pemasangan sekitar 6.000 sambungan air bersih ke rumah warga Kecamatan Sepaku, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), menggunakan instalasi pengolahan air (water treatment plant) kapasitas 50 liter per detik.
"Perluasan cakupan layanan air bersih, sekaligus melayani kebutuhan air bersih perkantoran di kawasan IKN," ujar Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara Abdul Rasyid di Penajam, Selasa.
Penambahan sambungan baru air bersih tersebut dilayani instalasi pengolahan air kapasitas 50 liter per detik yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kecamatan Sepaku. (AntaraKaltim, 24/03/26)
Kepedulian pemerintah akan kebutuhan air bersih ini perlu sekali kita apresiasi. Namun jika kita amati secara mendalam kebijakan tersebut hanya sekedar untuk melengkapi fasilitas utama IKN saja bukan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan rakyat, hal ini bisa kita lihat dari kondisi sebelum adanya IKN di mana rakyat di sekitarnya dibiarkan kesulitan untuk mengakses air bersih.
Banyak fakta-fakta di lapangan yang memperkuat bahwa proyek ini tidak benar- benar hadir untuk rakyat. Diberitakan oleh cahaya Borneo di mana rakyat di wilayah pesisir Penajam Pasir Utara masih sangat kesulitan mengakses air bersih, sampai berita ini terbit pada tanggal 16 April 2026 distribusi air dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) masih dilakukan secara bergilir, sehingga warga tidak bisa mengakses air setiap saat.
Sangat jelas terlihat bahwasannya pembangunan air bersih hanya mengikuti proyek IKN saja, bukan murni untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Bahkan yang paling membuat dada sesak adalah sejak awal adanya proyek IKN rakyat hanya sekedar menjadi penerima dampak, bukan pusat utama kebijakan. Tentu saja yang akan didahulukan adalah pembangunan IKN bukan rakyat.
Inilah yang terjadi jika sistem kapitalisme dijadikan dasar pengambilan keputusan setiap kebijakan, semua sudut pandang hanya demi keuntungan segelintir pihak dan stabilitas politik saja.
Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam pemimpin itu adalah pelayan rakyat di mana semua kebutuhan rakyat wajib dipenuhi salah satunya air bersih. Rasulullah SAW bersabda:
”Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah junnah (perisai), orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Dari hadits ini jelas bahwa sistem Islam akan mendorong para pemimpin untuk benar-benar memenuhi segala hajat hidup rakyatnya karena sebagai pelindung artinya melindungi dari kesusahan, mara bahaya serta dosa dan maksiat.
Tak berhenti di situ saja, sistem Islam pun memiliki aturan terkait SDA yang jumlahnya melimpah. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Berdasarkan hadits di atas rakyat memiliki hak penuh untuk menikmati air bersih baik ada ataupun tanpa IKN. Di dalam pemenuhannya pun sistem Islam tidak akan menjadikan air bersih sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan seperti halnya sistem kapitalisme.
Maka dari itu rakyat akan terjamin pemenuhan setiap kebutuhan hidupnya jika sistem kapitalisme dirubah menjadi sistem Islam dalam naungan khilafah.
