PIDIE JAYA – Di tengah himpitan harga pupuk yang kian mencekik dan infrastruktur irigasi yang seringkali "setengah hati", pemandangan kontras tersaji di Gampong Dayah Usen dan Beuringen, Senin (4/5/2026). Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama jajaran Forkopimda tampak sibuk menjamu kunjungan kerja (Kunker) Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh.
Pertanyaannya sederhana namun mendalam: Apakah pertemuan elite ini akan berakhir di piring makan petani, atau hanya berakhir di galeri media sosial pemerintah?
Bukan Sekadar Seremonial? Rakyat Butuh Bukti!
Meski Bupati Sibral Malasyi dengan lantang menyatakan bahwa agenda ini "bukan sekadar kunjungan seremonial", publik sulit untuk tidak skeptis. Di lapangan, petani Pidie Jaya tidak butuh narasi "dorongan strategis" atau "langkah konkret" yang abstrak. Rakyat butuh:
Kepastian Harga Jual: Agar saat panen tiba, harga tidak anjlok dipermainkan tengkulak.
Akses Subsidi yang Adil: Bukan yang hanya dinikmati segelintir kelompok kedekatan politik.
Solusi Banjir/Kekeringan: Perbaikan permanen pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu, bukan sekadar tinjauan saat cuaca cerah.
Idealistis Adat vs Realitas Perut
Pesan Wali Nanggroe tentang "kearifan lokal" dan "nilai adat" memang terdengar luhur. Namun, bagi rakyat yang berjuang di bawah garis kemiskinan, adat yang paling mulia adalah saat pemimpin memastikan tak ada warga yang kelaparan. Pembangunan berbasis potensi lokal jangan hanya dijadikan jargon untuk memuluskan proyek-proyek yang menguntungkan korporasi atau elite daerah dengan kedok "kepentingan rakyat".
Tuntutan Pro-Rakyat
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Wali Nanggroe seharusnya melahirkan kebijakan yang berani:
Stop Pemborosan Anggaran Kunker: Alihkan biaya protokoler yang mewah menjadi subsidi benih atau alat mesin pertanian (alsintan) langsung ke tangan petani.
Transparansi Program: Jangan biarkan program "pembangunan berbasis pertanian" hanya menjadi bancakan proyek yang kualitasnya hanya bertahan satu musim.
Kesimpulan Pahit:
Rakyat Pidie Jaya sudah terlalu kenyang dengan janji "kesejahteraan berkelanjutan". Jika setelah kunjungan ini nasib petani di Meurah Dua tidak berubah—jika irigasi tetap mampet dan harga pupuk tetap selangit—maka kunker ini tak lebih dari sekadar wisata birokrasi yang dibiayai oleh pajak keringat rakyat.
Sudah saatnya pembangunan tidak lagi dilihat dari balik kaca mobil dinas, tapi dari lumpur di sawah tempat rakyat menggantungkan nyawa. (Gg)
