Oleh: Melia puspita
Hubungan antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara. Harmonis atau tidaknya hubungan tersebut sangat memengaruhi stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat.
Belakangan ini, berbagai demonstrasi dan kritik dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah, seperti persoalan harga BBM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), tarif listrik, dan biaya hidup, semakin marak terjadi di berbagai daerah. Namun demikian, sejumlah kebijakan yang dianggap sebagai prioritas pemerintah tetap dijalankan meskipun menuai kritik dari berbagai kalangan (Sumber: megapolitan.kompas.com�; megapolitan.kompas.com�; wartaekonomi.co.id�).
Selain demonstrasi di ruang publik, masyarakat kini semakin berani menyampaikan aspirasi dan kritik melalui berbagai forum, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Di sisi lain, muncul pula anggapan di tengah masyarakat bahwa sebagian pihak di lingkaran kekuasaan cenderung kurang terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup kuat dalam hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem politik saat ini (Sumber: voi.id�).
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari paradigma hubungan penguasa dan rakyat yang masih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan dan manfaat. Kebijakan sering kali dipandang dari sudut kepentingan politik, ekonomi, ataupun upaya mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, tidak jarang terjadi tarik-menarik kepentingan antara penguasa dan rakyat.
Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memang dijamin dan menjadi salah satu pilar utama. Namun pada praktiknya, kebebasan tersebut juga dapat melahirkan konflik kepentingan antarkelompok yang sama-sama mengatasnamakan rakyat. Perbedaan pandangan sering kali berujung pada polarisasi, sementara keputusan politik tetap sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kepentingan elite.
Islam memiliki konsep yang berbeda dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam sistem Islam, hubungan tersebut dibangun di atas dasar akidah dan syariat Islam, bukan atas dasar kepentingan individu, kelompok, ataupun upaya melanggengkan kekuasaan. Penguasa dipandang sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipeliharanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Karena itu, tugas utama penguasa dalam Islam adalah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun keamanan. Sebaliknya, rakyat berkewajiban menaati penguasa selama kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT ( Kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam).
Selain itu, Islam juga memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan melakukan syura (musyawarah) dengan penguasa dalam berbagai urusan yang memerlukan pertimbangan dan masukan umat.
Keberadaan Majelis Umat dalam sistem pemerintahan Islam menjadi salah satu sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan (Kitab Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah, Bab Majelis Umat).
Tidak hanya itu, Islam juga mewajibkan umat untuk melakukan muhasabah lil hukkam, yaitu mengoreksi dan menasihati penguasa apabila melakukan kezaliman atau penyimpangan dari syariat. Aktivitas ini bukan sekadar hak, tetapi merupakan kewajiban syar'i.
Dengan demikian, kontrol terhadap kekuasaan tidak didasarkan pada kepentingan politik, melainkan sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar (Kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam, Bab Mengoreksi Penguasa Hukumnya Fardhu).
Hubungan ideal antara penguasa dan rakyat hanya dapat terwujud apabila keduanya sama-sama terikat dengan aturan Allah SWT. Penguasa menjalankan amanah dengan menerapkan syariat secara kaffah, sedangkan rakyat memberikan ketaatan selama penguasa menjalankan hukum Allah serta terus melakukan muhasabah sebagai bentuk kepedulian terhadap urusan umat. Dengan mekanisme inilah Islam mewujudkan hubungan yang harmonis, adil, dan penuh tanggung jawab antara penguasa dan rakyat.
wallahu'alam bisshowab
