Oleh: Jylan Mumtaza - Mahasiswi Informatika
Pemandangan antrean panjang di berbagai job fair belakangan ini menyajikan pemandangan yang cukup menyayat hati. Banyak lulusan perguruan tinggi, bahkan hingga ditemani orang tua mereka, rela berdesak-desakan demi selembar surat penerimaan kerja. Data resmi mencatat angka pengangguran terdidik tingkat sarjana telah menembus angka satu juta orang. Padahal di saat yang sama, angka pertumbuhan ekonomi nasional dilaporkan terus naik, tetapi kurva pemutusan hubungan kerja (PHK) justru kian melebar di berbagai sektor.
Kondisi anomali yang kerap disebut sebagai jobless growth ini membuktikan bahwa janji penyediaan belasan juta lapangan kerja baru belum mampu menyentuh realitas. Berbagai program ketenagakerjaan yang digulirkan nyatanya belum mampu menyerap lulusan berpendidikan tinggi sesuai dengan kompetensinya. Persoalan ini tidak bisa terus-menerus disederhanakan sebagai masalah ketidakcocokan keahlian atau kurangnya etos kerja individu semata. Ada kegagalan sistemik dalam cara negara mengelola ekonomi dan memandang hak hidup rakyatnya.
*Jebakan Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Kapitalistik*
Akar dari ironi ini terletak pada paradigma ekonomi kapitalisme yang saat ini diadopsi, yang mengukur keberhasilan ekonomi semata mata dari indikator makro berupa angka pertumbuhan produk domestik bruto dan akumulasi modal pemilik dana, bukan pada kesejahteraan warga negara per individu. Selama modal berputar dan investasi masuk, ekonomi dianggap berhasil, meskipun rakyatnya berada di ambang kemiskinan, dan sarjana terancam menjadi pengangguran.
Lebih fatal lagi, dalam sistem negara sekuler yang menafikan peran agama dalam pengaturan urusan masyarakat, negara perlahan melepaskan tanggung jawab utamanya dalam penyediaan lapangan kerja dan menyerahkannya bulat-bulat kepada mekanisme pasar serta korporasi swasta. Peran negara direduksi hanya sebatas regulator dan fasilitator investasi. Ketika korporasi menghadapi penurunan laba atau ingin melakukan efisiensi modal, PHK massal menjadi pilihan rasional yang sah di mata hukum pasar, sementara keberlangsungan hidup pekerja diabaikan begitu saja.
Pada saat yang sama, kepemilikan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti minyak, gas, tambang mineral, hutan, dan energi strategis, diserahkan kepada swasta dan asing atas nama investasi. Padahal, jika sektor-sektor hulu yang masif ini dikelola secara berdaulat oleh negara untuk kepentingan rakyat, rantai industri turunannya mampu menyerap jutaan tenaga kerja terdidik dalam skala yang luar biasa besar.
*Mengembalikan Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Islam*
Kekacauan struktural ini menuntut perubahan cara pandang mendasar mengenai fungsi negara dan roda ekonomi. Islam menolak ukuran keberhasilan ekonomi yang hanya berputar pada angka pertumbuhan semu. Dalam pandangan Islam, indikator keberhasilan sebuah kebijakan adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan setiap individu rakyat secara riil.
Di dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak boleh berlepas tangan atau sekadar menjadi penonton pasar. Pemimpin dan negara diposisikan sebagai pemelihara urusan rakyat (raa'in) yang bertanggung jawab langsung membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi setiap laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya. Syariat mengatur hubungan kerja secara adil, menjamin hak upah tanpa eksploitasi, serta memberikan jaminan kebutuhan bagi warga yang belum atau kehilangan pekerjaan.
Kapasitas penyerapan tenaga kerja dalam Islam ditopang oleh kepemilikan harta yang jelas. Sumber daya alam melimpah yang masuk dalam kategori kepemilikan umum diharamkan untuk diserahkan penguasaannya kepada korporasi swasta. Negara berkewajiban mengelolanya secara mandiri dengan mendirikan industri-industri berat, manufaktur, dan riset strategis. Pengelolaan sektor strategis inilah yang secara langsung membutuhkan jutaan tenaga terdidik, mulai dari insinyur, manajer, peneliti, hingga tenaga teknis terampil.
*Menuju Solusi Hakiki bagi Kesejahteraan Generasi*
Lulusnya satu juta sarjana tanpa kepastian masa depan adalah sinyal keras bahwa ketergantungan pada sistem ekonomi kapitalisme hanya akan melahirkan pengangguran massal dan kesenjangan yang makin dalam. Kesejahteraan rakyat tidak akan pernah lahir dari sistem yang memprivatisasi sumber daya alam dan melepaskan kewajiban sosial negara.
Sudah saatnya kita berhenti berharap pada janji-janji pertumbuhan angka di atas kertas. Persoalan pengangguran terdidik dan kemiskinan struktural ini hanya dapat diurai tuntas dengan kembali pada penerapan sistem ekonomi dan tata kelola Islam secara menyeluruh. Hanya dalam naungan sistem yang menempatkan negara sebagai pelindung hakiki rakyat, potensi generasi terdidik akan terserap secara produktif untuk membangun peradaban yang mandiri, berdaulat, dan membawa kesejahteraan yang nyata bagi seluruh alam.
