Oleh: Meila puspita
Bencana seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk hadir melindungi rakyat. Namun, bagaimana jika dana yang disiapkan untuk membantu korban justru diduga dikorupsi? Masyarakat yang sudah menderita akibat bencana berpotensi mengalami kezaliman berlapis karena hak mereka atas bantuan terancam dirampas.
Dana Darurat dalam Pusaran Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara ini berkaitan dengan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana. Di antara tersangka terdapat tenaga ahli Kepala BNPB yang diberitakan merupakan adik kandung Kepala BNPB. Proses hukum perlu dikawal hingga memperoleh kepastian melalui pengadilan. (Sumber: Metro TV News, https://www.metrotvnews.com/play/KdZCP652-kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana-bencana-adik-kepala-bnpb-terseret).
Kasus ini memprihatinkan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam keadaan darurat justru terseret dugaan penyimpangan. Korupsi dana bencana bukan sekadar persoalan kerugian negara, melainkan juga menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan.
Krisis Integritas dan Kegagalan Sistem
Korupsi menunjukkan pentingnya membangun integritas individu sekaligus membenahi sistem pengelolaan kekuasaan. Lemahnya ketakwaan dapat membuat seseorang mengabaikan amanah, sementara pengawasan yang tidak efektif dan konflik kepentingan dapat membuka celah penyalahgunaan jabatan.
Dalam perspektif Islam, jabatan bukanlah sarana memperkaya diri, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Allah berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus menutup celah yang memungkinkan penyimpangan berulang.
Sistem kapitalisme yang memberikan ruang bagi kepentingan materi dan transaksi kekuasaan perlu dikritisi ketika praktiknya melahirkan konflik kepentingan serta lemahnya kontrol terhadap pejabat. Namun, setiap kasus korupsi tetap harus ditelusuri berdasarkan bukti agar penanganannya adil dan tepat sasaran.
Islam Membangun Pemerintahan yang Amanah
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Islam menempatkan pemimpin sebagai pengurus urusan rakyat. Negara wajib memastikan bantuan bencana tersalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan tanpa penyalahgunaan.
Pengawasan anggaran, pemeriksaan harta pejabat yang tidak wajar, transparansi pengadaan, serta penegakan hukum yang adil merupakan bagian penting dari upaya menjaga amanah.
Islam juga membangun ketakwaan melalui pendidikan berbasis akidah agar kejujuran tidak hanya muncul ketika seseorang diawasi. Dalam konsep pemerintahan Islam, termasuk Khilafah, pengelolaan kekuasaan diarahkan untuk menjalankan syariat dan melindungi kepentingan umat. Gagasan ini perlu diwujudkan dalam tata kelola yang benar-benar menjamin keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap rakyat.
Penutup
Korupsi dana bencana merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik. Ketika rakyat kehilangan rumah, harta, bahkan anggota keluarga akibat bencana, negara semestinya hadir memberikan perlindungan, bukan membiarkan hak mereka terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, transparan, dan menyeluruh, disertai pembenahan sistem serta penguatan ketakwaan. Sebab, keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari besarnya anggaran yang disediakan, melainkan dari sejauh mana anggaran itu benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan.
Wallahu'alam bisshowab
