Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Di Tugu Proklamasi hingga Tugu Tani, mereka menyuarakan lima tuntutan: penanganan krisis lingkungan, pembenahan ekonomi, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, serta penurunan biaya pendidikan. Bahkan, mahasiswa mengancam kembali turun dengan massa lebih besar pada 28 Oktober jika tuntutan tak direspons.
Aksi ini semestinya dibaca lebih jauh daripada sekadar kerumunan yang memenuhi jalan. Ada pertanyaan mendasar di baliknya: ketika pembangunan diklaim membawa kemajuan, mengapa keresahan tentang biaya hidup, pendidikan, dan ketimpangan masih menjadi tuntutan publik?
Pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, besarnya anggaran, atau megahnya program. Ukurannya adalah siapa yang menikmati manfaat dan siapa yang menanggung bebannya. Sebab kebijakan negara bukan berhenti di atas kertas; dampaknya hadir di meja makan, ruang kelas, dan akses kesehatan keluarga.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan privilese. QS Al-Hasyr ayat 7 mengingatkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Artinya, keadilan ekonomi tidak cukup dijanjikan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Solusinya bukan sekadar mengganti slogan, melainkan membangun tata kelola berlandaskan syariat: amanah dalam mengelola kekayaan publik, tegas memberantas korupsi, adil dalam distribusi sumber daya, serta menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Penguasa pun harus bersedia dikoreksi dan dimintai pertanggungjawaban.
Sebab dalam Islam, kekuasaan bukan kehormatan untuk dilayani, melainkan amanah untuk menyejahterakan.
Yuyun Novia S.Th.I
