T. Syahrial menegaskan, pernyataan yang disampaikannya saat berlangsungnya konfirmasi bukan ditujukan kepada wartawan, melainkan sebagai bentuk penegasan tanggung jawab terhadap pekerjaan proyek yang berada di bawah kewenangannya.
Menurut Syahrial, dirinya hanya menyampaikan bahwa apabila suatu proyek benar-benar berada di bawah tanggung jawab bidangnya dan ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, ia siap berhadapan langsung dengan kontraktor pelaksana untuk mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.
“Bukan dengan wartawan saya mengajak berkelahi. Saya hanya mengatakan, kalau memang proyek itu di bawah tanggung jawab saya dan tidak sesuai spesifikasi, saya siap berhadapan dengan kontraktornya,” tegas T. Syahrial saat memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan, proyek pembangunan saluran drainase yang dipertanyakan tersebut bukan berada di bawah tanggung jawab Bidang SDA yang dipimpinnya, melainkan menjadi kewenangan bidang lain, yakni Cipta Karya.
Karena itu, Syahrial meminta agar konfirmasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut diarahkan kepada bidang teknis yang menangani pekerjaan dimaksud. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dapat lebih akurat dan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek bisa disampaikan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Saya sudah tegaskan bahwa proyek itu bukan di bawah bidang saya. Silakan wartawan melakukan konfirmasi kepada bidang terkait agar persoalannya jelas dan mendapatkan penjelasan yang tepat,” ujarnya.
Minta Proyek Ditelusuri Sebelum Konfirmasi
Lebih lanjut, Syahrial mengingatkan agar setiap proyek pemerintah yang menjadi objek pemberitaan terlebih dahulu ditelusuri mengenai organisasi perangkat daerah maupun bidang teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Menurut dia, penelusuran tersebut penting agar pertanyaan yang disampaikan dalam proses konfirmasi sesuai dengan kewenangan pejabat yang dimintai keterangan.
Ia menegaskan, dirinya tidak bermaksud menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun, ia berharap pertanyaan mengenai suatu pekerjaan proyek disampaikan setelah diketahui secara jelas pihak yang menangani kegiatan tersebut.
“Kalau memang proyek itu di bawah tanggung jawab saya, tentu saya siap memberikan penjelasan dan bertanggung jawab. Saya tegaskan sekali lagi, pernyataan saya bukan mengajak wartawan berkelahi. Yang saya maksud adalah kesiapan menghadapi kontraktor apabila pekerjaan di bawah tanggung jawab saya tidak sesuai dengan spesifikasi,” katanya.
Syahrial menilai, persoalan tersebut kemungkinan muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami maksud pernyataannya ketika menjawab pertanyaan wartawan.
Ia kembali menekankan bahwa pernyataan mengenai kesiapan berkelahi yang disampaikannya tidak ditujukan kepada insan pers, melainkan dimaksudkan untuk menggambarkan sikap tegasnya apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya.
Proyek Drainase Jalan Merdeka Timur Jadi Sorotan
Sebelumnya, proyek pembangunan saluran drainase di Jalan Merdeka Timur, Kota Lhokseumawe, menjadi sorotan Yayasan Cahaya Keadilan Rakyat Aceh (CaKRA).
Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Bahkan, muncul dugaan bahwa pekerjaan itu hanya memoles konstruksi lama agar terlihat seperti bangunan baru.
Dugaan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diklarifikasi oleh pihak terkait, termasuk mengenai metode pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian dengan spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses konfirmasi yang berlangsung pada Minggu (18/10/2026), T. Syahrial sebelumnya dikutip menyampaikan pernyataan bernada tantangan.
“Cari tahu dulu proyek tersebut di bawah siapa. Itu proyek di bawah pedestrian, jangan asal tuduh. Berkelahi aja saya sanggup,” ujar Syahrial sebagaimana dikutip dalam pemberitaan sebelumnya.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan tudingan bahwa dirinya menantang wartawan untuk berkelahi. Namun, melalui klarifikasinya, Syahrial membantah bahwa tantangan tersebut ditujukan kepada wartawan dan menyebut telah terjadi kesalahpahaman dalam menangkap maksud ucapannya.
Meski demikian, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek drainase tersebut tetap membutuhkan penjelasan teknis dari bidang yang berwenang serta pemeriksaan terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Konfirmasi kepada pejabat terkait merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang. Di sisi lain, transparansi pelaksanaan proyek pemerintah dan keterbukaan pejabat dalam memberikan keterangan kepada pers menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini disusun, dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang. Klarifikasi T. Syahrial mengenai kewenangan bidangnya juga perlu menjadi bagian dari penelusuran agar persoalan proyek dan polemik pernyataan yang berkembang dapat ditempatkan secara proporsional.
Atas polemik yang berkembang, T. Syahrial menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh insan pers, jurnalis, dan awak media apabila pernyataannya sebelumnya menimbulkan penafsiran yang berbeda dari maksud yang ingin disampaikannya.
Ia menegaskan bahwa selama ini Dinas PUPR Kota Lhokseumawe terbuka terhadap kritik dan saran dari rekan- rekan media sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Kota Lhokseumawe agar berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kepada insan pers, Syahrial juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe atas kegaduhan yang timbul akibat polemik pernyataannya tersebut.
Ia berharap persoalan ini dapat diluruskan melalui komunikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Lhokseumawe."pinta T Syahrial.(*)
