BANDA ACEH — Sebanyak 274 paket pengadaan produk hasil perikanan dalam Program Generasi Emas Aceh Bersama Protein Ikan Tahun Anggaran 2026 yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menuai sorotan. Mayoritas paket bernilai sekitar Rp195 juta dan menggunakan metode pengadaan langsung. Sabtu (14 Nov 2026).
Pola pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, kewajaran harga, serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Publik menuntut penjelasan terbuka mengenai penerima manfaat, spesifikasi dan volume produk ikan, penyedia barang, hingga bukti distribusi di setiap wilayah.
Pertanyaan mendasar kini mengemuka: apakah 274 paket tersebut benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat atau justru berpotensi menjadi celah pengadaan yang sulit diawasi?
Masyarakat mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh melakukan audit investigatif terhadap seluruh paket, termasuk menelusuri dokumen kontrak, kewajaran harga, realisasi pengadaan, serta verifikasi fisik di lapangan.
DKP Aceh juga dituntut membuka data penerima manfaat dan seluruh dokumen pengadaan kepada publik.
Program pemenuhan gizi tidak boleh berhenti sebagai proyek belanja anggaran. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap produk ikan harus benar-benar sampai kepada masyarakat.
Jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum diminta menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Ak)
