Oleh: Meila Puspita
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran bukan sekadar urusan api yang harus dipadamkan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara melindungi keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa Papua Selatan masih menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam penanganan karhutla. Pada awal November, wilayah ini tercatat memiliki ratusan titik panas dan ratusan hektare lahan yang masih dalam penanganan. Pada 7 November 2026, BNPB masih mencatat 396 hotspot di Papua Selatan dengan sekitar 362 hektare lahan belum padam.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Papua belum benar-benar selesai. Bahkan sebelumnya, BNPB menyebut pemadaman di sejumlah wilayah Papua menghadapi kendala karena lokasi kebakaran sulit dijangkau. Pada akhir Oktober, total lahan terbakar di wilayah Papua yang dilaporkan mencapai 2.393 hektare.
Di Papua Barat, persoalannya juga tidak kalah serius. Karhutla dilaporkan telah menghanguskan lebih dari 3.317 hektare hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran lebih dari 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Negara Jangan Sekadar Menghitung Titik Api
Berulangnya karhutla seharusnya menjadi momentum bagi negara untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengelolaan hutan dan lahan. Masyarakat tidak boleh terus-menerus berada pada posisi yang harus menghadapi sendiri dampak bencana yang terjadi.
Ketika kebakaran meluas, masyarakat membutuhkan negara yang hadir secara nyata. Bukan hanya melalui imbauan, pemantauan titik panas, atau laporan luas lahan yang terbakar, tetapi melalui pencegahan, pemadaman cepat, penyediaan sarana yang memadai, hingga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Memang, faktor cuaca, kondisi geografis, dan sulitnya medan dapat menjadi kendala pemadaman. Namun, persoalannya tidak berhenti di sana. BNPB sendiri menyebut bahwa lokasi yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam penanganan karhutla Papua.
Di sinilah tampak problem mendasar dalam sistem kapitalisme sekuler. Pengelolaan sumber daya alam cenderung sangat terkait dengan kepentingan ekonomi dan investasi. Ketika paradigma keuntungan menjadi pertimbangan dominan, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan berisiko ditempatkan setelah kepentingan ekonomi.
Karhutla pun tidak seharusnya dipandang sebagai kejadian musiman yang cukup ditangani ketika api sudah muncul. Negara semestinya memiliki strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran, menjaga ekosistem hutan dan gambut, mengawasi aktivitas pembukaan lahan, serta memastikan perusahaan maupun pihak lain yang melakukan aktivitas di kawasan hutan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.
Islam Menempatkan Negara sebagai Ra'in
Berbeda dengan kapitalisme sekuler, Islam memiliki konsep kepemimpinan yang menempatkan negara sebagai ra'in, yaitu pengurus dan pelindung urusan rakyat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Konsep tersebut menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar alat untuk mengatur administrasi negara, tetapi amanah untuk menjaga kehidupan rakyat.
Dalam konteks karhutla, negara dalam Islam tidak cukup hanya bertindak setelah bencana terjadi. Negara wajib melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan agar rakyat terlindungi dari bahaya.
Hutan dan sumber daya alam pun tidak semestinya dikelola semata berdasarkan kepentingan keuntungan segelintir pihak. Kebijakan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat secara luas dan terikat dengan hukum syariat.
Jika terjadi bencana, negara juga wajib memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Pangan, air, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan keselamatan rakyat menjadi tanggung jawab negara, bukan semata-mata dibebankan kepada masyarakat atau lembaga sosial.
Saatnya Mengubah Paradigma
Karhutla Papua semestinya menjadi bahan evaluasi serius terhadap paradigma pengelolaan negeri. Persoalannya bukan sekadar bagaimana memadamkan api hari ini, tetapi bagaimana mencegah agar kebakaran serupa tidak terus berulang.
Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang menjadikan perlindungan rakyat sebagai amanah. Karena itu, perubahan tidak cukup hanya dengan pergantian kebijakan teknis. Diperlukan perubahan paradigma menuju sistem yang menjadikan syariat sebagai dasar pengaturan kehidupan.
Kesadaran tersebut perlu dibangun di tengah umat melalui dakwah yang mencerdaskan dan membangun kesadaran politik ideologis. Umat perlu memahami bahwa berbagai persoalan kehidupan—termasuk bencana, lingkungan, pangan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam—tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sistem yang diterapkan.
Dengan demikian, membangun kesadaran umat untuk kembali kepada Islam secara kaffah menjadi kebutuhan mendasar. Sinergi berbagai komponen umat pun diperlukan untuk menghadirkan perubahan menuju kepemimpinan Islam yang mampu menjalankan fungsi ra'in dan junnah—pelindung bagi rakyat.
Karhutla Papua seharusnya menjadi pengingat: rakyat membutuhkan negara yang benar-benar hadir, bukan sekadar negara yang datang menghitung jumlah titik api. Sebab keselamatan rakyat adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Wallahu'alam bisshowab
