Kajari Didesak Telusuri Transparansi, Kewajaran Tarif, dan Dugaan Konflik Kepentingan dalam Tiga Paket Publikasi
LHOKSUKON — Penggunaan anggaran publikasi dan pariwara senilai Rp2.074.646.000 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2026 mulai menuai sorotan. Di tengah tuntutan transparansi belanja publik, muncul pertanyaan mendasar: ke mana uang lebih dari Rp2 miliar tersebut dialirkan, media mana yang menerima, dan sejauh mana manfaat publikasi itu benar-benar dirasakan masyarakat? Selasa (10 Nov 2026).
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), Diskominfo Aceh Utara mengalokasikan anggaran melalui tiga paket pengadaan jasa pariwara media cetak dan media online. Nilainya mencapai Rp2,07 miliar, dengan sebagian besar anggaran terkonsentrasi pada paket advertorial media online.
Besarnya alokasi tersebut bukan semata persoalan angka. Transparansi penerima anggaran, dasar penentuan harga, mekanisme pemilihan media, serta bukti realisasi pekerjaan menjadi aspek penting yang perlu dibuka dan diuji kepada publik.
Data RUP mencatat tiga paket pengadaan sebagai berikut:
No.| Nama Paket| Pagu Anggaran
1| Pariwara media cetak (4 halaman, hitam putih)| Rp242.424.000
2| Pariwara media cetak (55 halaman, hitam putih)| Rp222.222.000
3| Pariwara/advertorial media online (322 tayang)| Rp1.610.000.000
| TOTAL| Rp2.074.646.000
Ketiga paket tersebut menggunakan metode E-Purchasing. Dua paket media cetak mencakup total 59 halaman, sedangkan paket media online menargetkan 322 kali penayangan.
Sorotan paling tajam tertuju pada paket advertorial media online dengan pagu Rp1,61 miliar untuk 322 kali tayang.
Jika dibagi berdasarkan jumlah penayangan, nilai rata-rata anggaran mencapai sekitar Rp5 juta per tayangan.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai struktur harga, standar tarif, jenis layanan, jangkauan pembaca, hingga spesifikasi pekerjaan yang menjadi dasar penghitungan anggaran.
Terlebih, berdasarkan data yang disampaikan, paket tersebut tercatat untuk periode November–Desember 2026 dan diumumkan pada 6 November 2026.
Rentang pelaksanaan yang relatif singkat itu menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan, proses pemilihan penyedia, serta kemampuan memastikan seluruh pekerjaan terlaksana sesuai kontrak sebelum tahun anggaran berakhir.
Publik berhak mengetahui apakah angka tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan harga yang terukur atau terdapat komponen biaya lain yang perlu dijelaskan.
Dua paket pariwara media cetak memiliki nilai gabungan Rp464.646.000 untuk 59 halaman hitam putih.
Namun, persoalan transparansi tidak berhenti pada jumlah halaman dan besaran pagu.
Nama perusahaan pers atau penerbit yang menerima pekerjaan, nilai kontrak setiap media, materi yang dipublikasikan, serta bukti penayangan perlu dibuka secara jelas.
Apakah halaman tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan publik, atau lebih banyak memuat dokumentasi kegiatan dan aktivitas pejabat daerah?
Kliping koran, salinan materi publikasi, kontrak kerja sama, serta berita acara penyelesaian pekerjaan menjadi dokumen penting untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar dibelanjakan sesuai peruntukannya.
Penggunaan metode E-Purchasing tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan proses pengadaan kepada masyarakat.
Justru, dengan sistem pengadaan elektronik, informasi mengenai penyedia, spesifikasi pekerjaan, harga, dan hasil pelaksanaan semestinya dapat ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah seluruh media memperoleh kesempatan berdasarkan kriteria yang objektif, bagaimana penyedia ditetapkan, serta apakah terdapat potensi konflik kepentingan dalam proses tersebut.
Media lokal Aceh Utara juga patut mendapatkan kejelasan mengenai kriteria dan mekanisme pemilihan. Bukan untuk menuntut perlakuan khusus, melainkan memastikan kesempatan usaha berlangsung secara adil dan transparan.
Atas besarnya nilai anggaran dan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Utara di Lhoksukon melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap tiga paket pengadaan tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup:
1. Mengidentifikasi seluruh media cetak dan portal online yang menjadi penerima pekerjaan beserta nilai kontraknya.
2. Menguji kewajaran harga berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan tarif yang dapat diverifikasi.
3. Memeriksa kontrak, dokumen pemilihan penyedia, serta dasar penetapan media penerima.
4. Memastikan 59 halaman koran dan 322 tayangan online benar-benar direalisasikan.
5. Menelusuri kemungkinan konflik kepentingan apabila ditemukan indikasi atau bukti yang relevan.
6. Memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan pekerjaan yang benar-benar selesai dan dapat dipertanggungjawabkan.
Desakan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penyimpangan. Namun, besarnya uang publik yang dialokasikan menuntut pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan sekaligus memberikan ruang hak jawab, redaksi membuka kesempatan kepada Kepala Diskominfo Aceh Utara maupun pejabat terkait untuk menjelaskan:
1. Media cetak dan portal online mana saja yang memperoleh pekerjaan dari ketiga paket tersebut, serta berapa nilai kontrak masing-masing?
2. Apa kriteria dan dasar penetapan penyedia? Apakah media lokal Aceh Utara memperoleh kesempatan yang sama?
3. Apa saja materi yang dimuat dalam 59 halaman koran dan 322 tayangan online, serta di mana masyarakat dapat mengakses hasil publikasinya?
4. Apa pertimbangan pengalokasian paket advertorial Rp1,61 miliar untuk periode November–Desember 2026?
5. Apakah Diskominfo memiliki laporan evaluasi, bukti realisasi, dan pengukuran efektivitas penggunaan anggaran publikasi senilai Rp2,07 miliar tersebut?
Anggaran publikasi pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun, ketika nilainya mencapai miliaran rupiah, transparansi tidak boleh berhenti pada pencantuman paket dalam sistem pengadaan.
Masyarakat berhak mengetahui siapa penerima uang tersebut, apa yang dipublikasikan, berapa harga setiap pekerjaan, dan apakah hasilnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Rp2,07 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah harus memiliki dasar pengeluaran, bukti pekerjaan, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Diskominfo Aceh Utara, pejabat pengadaan, penyedia jasa, serta pihak-pihak terkait guna memastikan pemberitaan tetap berimbang dan seluruh fakta terungkap secara objektif.(Ak)
