Oleh: Mera Yosefa
(Pengamat Masalah Sosial)
Penggunaan sistem desil dalam menentukan sasaran bantuan dan subsidi pemerintah belakangan menuai polemik. Sejumlah masyarakat mengeluhkan pengelompokan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Bahkan, ada warga dengan kondisi ekonomi pas-pasan justru masuk desil 9 atau 10 yang dikategorikan sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Menanggapi polemik tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan dan kekayaan seseorang. Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Artinya, seseorang yang masuk desil 10 tidak otomatis berarti memiliki kekayaan berlimpah atau kehidupan yang benar-benar berkecukupan. (finance.detik.com, 22/9/2026)
Polemik semakin menguat ketika pemerintah mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Agustus 2026 menyampaikan rencana pembatasan secara bertahap, dengan kemungkinan dimulai dari kelompok desil 10. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi subsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Namun, rencana tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah hingga Oktober 2026. (finance.detik.com, 16/10/2025)
Bahkan, berdasarkan kajian Mandiri Institute yang menggunakan data Susenas 2025, wacana pembatasan tersebut berpotensi berdampak pada sekitar 51 juta masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah. Fakta ini memperlihatkan bahwa pengelompokan berdasarkan desil tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi riil setiap keluarga. (ekonomi.bisnis.com, 13/8/2026)
Persoalan ini menunjukkan bahwa pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan desil memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi ekonomi riil setiap keluarga. Desil hanyalah instrumen pengelompokan sosial ekonomi masyarakat, bukan ukuran mutlak kesejahteraan ataupun solusi untuk mengatasi kemiskinan. Ketika kebijakan terlalu bertumpu pada pendataan dan klasifikasi, sementara kondisi nyata masyarakat tidak diperhatikan secara cermat, bantuan maupun subsidi yang seharusnya meringankan beban rakyat justru berpotensi salah sasaran.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan bergizi, tinggal di rumah tidak layak huni, kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan memadai, hingga terbebani biaya pendidikan dan kesehatan. Bahkan, masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan belum tentu hidup berkecukupan. Penghasilan mereka mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, biaya pendidikan bertambah, atau anggota keluarga jatuh sakit, kondisi ekonomi mereka sangat mudah terguncang.
Dengan demikian, persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan data penerima bantuan atau perubahan klasifikasi kesejahteraan. Pendataan memang diperlukan, tetapi bukan solusi mendasar. Ada persoalan yang jauh lebih penting, yakni sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan. Negara tidak boleh sekadar sibuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan rakyat, tetapi harus bertanggung jawab memastikan kebutuhan hidup mereka terpenuhi.
Salah satu persoalan mendasar dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah paradigma yang menempatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan angka statistik sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi. Kemiskinan sering diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditentukan melalui pendekatan pengeluaran atau pendapatan. Ukuran tersebut memang dapat digunakan untuk kepentingan statistik dan perumusan kebijakan. Namun, apabila dijadikan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan, kondisi riil masyarakat berpotensi tidak tergambarkan secara utuh.
Seseorang yang pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan dapat dikategorikan tidak miskin secara statistik. Padahal, belum tentu ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Inilah yang menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan menaikkan pendapatan masyarakat tanpa membenahi sistem yang mengatur distribusi kekayaan.
Dalam paradigma kapitalisme, persoalan ekonomi cenderung diarahkan pada peningkatan produksi, pertumbuhan investasi, dan perluasan aktivitas pasar. Masyarakat didorong untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masing-masing melalui pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian modal usaha mikro, serta berbagai program pemberdayaan.
Program-program tersebut tidak sepenuhnya keliru. Namun, menjadi persoalan ketika seluruh tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup seolah-olah dibebankan kepada individu. Rakyat dituntut bersaing di tengah pasar bebas, sementara akses terhadap modal, sumber daya, dan kesempatan ekonomi tidak dimiliki secara merata.
Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang yang luas bagi pemusatan kekayaan pada pemilik modal. Penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir korporasi dan kelompok oligarki menyebabkan distribusi kekayaan tidak berjalan secara merata.
Persoalan ini terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kekayaan berupa tambang, minyak bumi, gas, dan berbagai sumber daya strategis yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat justru berpotensi lebih banyak dinikmati oleh korporasi dan kelompok pemilik modal. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah penghasil sumber daya alam tidak selalu menikmati kesejahteraan. Bahkan, justru harus menghadapi kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber mata pencaharian.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan struktural. Kemiskinan bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya etos kerja atau kurangnya keterampilan individu, melainkan juga berkaitan dengan sistem ekonomi dan kebijakan yang mengatur kepemilikan serta distribusi kekayaan.
Berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor, insentif bagi korporasi besar, hingga fleksibilitas ketenagakerjaan juga perlu dikritisi apabila lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal daripada perlindungan dan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat.
Belum lagi persoalan korupsi, ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata. Semua ini semakin memperlihatkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa dituntaskan hanya dengan bantuan sosial dan pengelompokan desil.
Bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Namun, bantuan tersebut tidak akan menyelesaikan akar persoalan apabila rakyat tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, sumber penghidupan, dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang masuk desil satu, dua, atau tiga, melainkan mengapa masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah kekayaan alam yang melimpah.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai persoalan kemiskinan. Dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan hidup tidak diukur berdasarkan rata-rata pendapatan masyarakat atau perbandingan kesejahteraan antarkelompok, melainkan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok setiap individu.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa kebutuhan pokok manusia mencakup pangan, sandang, dan papan. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin pemenuhannya.
Dengan standar tersebut, kemiskinan dapat dilihat secara nyata. Apabila seseorang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka kondisi tersebut menjadi persoalan yang wajib mendapatkan perhatian dan penyelesaian.
Allah Swt. berfirman:
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (TQS. Al-Baqarah [2]: 233).
Ayat ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Adapun kebutuhan tempat tinggal juga dijelaskan dalam firman Allah Swt.:
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (TQS. Ath-Thalaq [65]: 6).
Kedua ayat tersebut menunjukkan perhatian syariat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal. Dalam pengaturan ekonomi Islam, ketiga hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dijamin pemenuhannya bagi setiap individu.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam An-Nizham al-Islam, bagian Rancangan Undang-Undang Dasar Pasal 125, menegaskan bahwa negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara sempurna.
Penegasan ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan ekonomi Islam bukan sekadar meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki posisi statistik masyarakat, melainkan memastikan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
Dengan demikian, negara tidak cukup hanya memastikan bantuan telah disalurkan berdasarkan data. Negara harus memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat benar-benar terpenuhi.
Dalam Islam, negara memiliki kedudukan penting sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pertama, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan agar setiap laki-laki yang mampu bekerja memiliki kesempatan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
Kedua, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena keterbatasan fisik, usia, atau kondisi tertentu, Islam mengatur adanya tanggung jawab nafkah dari kerabat atau ahli waris yang berkewajiban. Apabila mereka tidak mampu, negara wajib menjamin kebutuhan orang tersebut melalui Baitulmal. Dengan mekanisme ini, tidak boleh ada individu yang dibiarkan hidup dalam kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Selain kebutuhan pokok berupa barang, Islam juga menjamin kebutuhan dasar berupa pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang harus disediakan negara bagi masyarakat.
Negara tidak boleh menjadikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai komoditas yang semata-mata berorientasi pada keuntungan. Rakyat harus mendapatkan pelayanan yang layak dan berkualitas tanpa terbebani biaya yang menghalangi mereka memperoleh hak tersebut.
Salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan adalah pengaturan kepemilikan harta. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Sumber daya alam yang menjadi kebutuhan vital masyarakat dan termasuk kategori kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara bebas oleh individu maupun korporasi. Negara bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab memastikan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pengaturan kepemilikan umum dalam Islam.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa kepemilikan umum merupakan salah satu jenis kepemilikan yang diatur secara khusus oleh syariat. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak yang dapat menguasainya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Hasil pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Negara dapat mengalokasikannya untuk membiayai pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta memenuhi berbagai kebutuhan publik. Prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah Swt.:
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (TQS. Al-Hasyr [59]: 7).
Ayat tersebut memberikan landasan bahwa distribusi kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Kekayaan harus dikelola dan didistribusikan dengan aturan yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks inilah, Islam tidak hanya menawarkan bantuan kepada orang miskin, tetapi juga membangun sistem yang menjamin distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan setiap individu.
Pada akhirnya, desil hanyalah instrumen administratif untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya memang dapat membantu pemerintah dalam menentukan sasaran kebijakan, tetapi tidak dapat dijadikan solusi mendasar untuk mengatasi kemiskinan. Sebab, persoalan kemiskinan bukan semata-mata terletak pada ketepatan pendataan, melainkan juga pada sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan.
Islam menawarkan penyelesaian yang lebih mendasar melalui penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat. Negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, menyediakan pelayanan publik, membuka kesempatan kerja, serta mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan kepemilikan dalam Islam agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, penyelesaian kemiskinan tidak cukup dengan memperbaiki angka statistik atau mengubah klasifikasi desil. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat sekaligus mewujudkan distribusi kekayaan secara adil. Hal ini hanya dapat diwujudkan melalui penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pengaturan ekonomi dan pengelolaan negara.
Wallahu a'lam.
