SABANG – Lembaga Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) merilis daftar usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) pimpinan DPRK Sabang tahun anggaran 2025 dan 2026. Dalam dokumen tersebut, terdapat sejumlah usulan kegiatan pembangunan infrastruktur, bantuan rumah layak huni, rehabilitasi rumah, fasilitas keagamaan, hingga kerja sama dan publikasi media.
Namun, di balik rilis tersebut, SAPA mempertanyakan kelengkapan dokumen yang diserahkan Bappeda Kota Sabang. Pasalnya, daftar Pokir yang diterima lembaga tersebut tidak mencakup seluruh pimpinan DPRK Sabang.
Kabid Hukum SAPA, Ishak, SH, menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2025, dokumen yang diserahkan hanya memuat usulan Ketua DPRK Sabang, Magdalaina. Sementara daftar Pokir Wakil Ketua I Albina dan Wakil Ketua II Indra Nasution tidak disertakan.
Sedangkan untuk tahun anggaran 2026, dokumen yang diterima hanya memuat usulan Magdalaina dan Indra Nasution. Nama Wakil Ketua I Albina kembali tidak tercantum.
"Kami mempertanyakan mengapa daftar Pokir Wakil Ketua I DPRK Sabang, Albina, tidak disertakan dalam dokumen tahun 2025 dan 2026. Ini harus dijelaskan secara terbuka oleh Bappeda," tegas Ishak. Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, permohonan informasi SAPA ditujukan untuk memperoleh seluruh daftar Pokir pimpinan dan anggota DPRK Sabang tanpa terkecuali. Karena itu, kelengkapan dokumen yang diberikan perlu menjadi perhatian serius.
Ishak menegaskan, Pokir DPRK merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan anggaran APBK. Seluruh usulan harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari pengusulan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan hingga penerima manfaat.
SAPA meminta Ketua DPRK Sabang, Magdalaina, mempertanyakan kepada Bappeda mengapa dokumen Pokir pimpinan tahun 2025 yang diserahkan kepada SAPA hanya memuat daftar usulannya, sementara kedua wakil ketua tidak tercantum.
Selain itu, Magdalaina bersama Wakil Ketua II Indra Nasution juga diminta mempertanyakan mengapa daftar Pokir mereka diserahkan, sedangkan daftar Pokir Wakil Ketua I Albina tidak disertakan dalam dokumen tahun 2026.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa keterbukaan informasi hanya diberikan kepada pihak tertentu. Kami meminta Magdalaina dan Indra Nasution mempertanyakan langsung kepada Kepala Bappeda mengapa daftar Pokir Albina tidak disertakan. Ini menyangkut transparansi dan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan uang rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, SAPA meminta aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, ikut mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan Pokir DPRK Sabang.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, atau kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, SAPA meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
"Kami meminta aparat penegak hukum memantau seluruh kegiatan Pokir DPRK Sabang. Setiap usulan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, jangan dibiarkan," tegas Ishak.
SAPA juga mengajak masyarakat Kota Sabang aktif mengawasi penggunaan APBK karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap kegiatan Pokir yang telah dirilis SAPA dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau langsung ke lembaga SAPA melalui nomor pengaduan 08116823211.
SAPA menegaskan, pengawasan anggaran bukan hanya tanggung jawab lembaga pengawas dan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar setiap rupiah uang daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.(**)
