Sejumlah alokasi yang teridentifikasi meliputi bantuan sarana usaha garam Rp7,8 miliar, pembangunan dapur perebusan garam Rp14,85 miliar, serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan sejumlah paket bernilai miliaran rupiah. Namun, sebagian kegiatan mencakup wilayah lintas kabupaten/kota sehingga porsi anggaran khusus Aceh Utara belum terinci secara terpisah.
Persoalan utama bukan semata besarnya anggaran, melainkan keterbukaan informasi mengenai apa yang dibangun, di mana lokasinya, berapa volumenya, siapa pelaksananya, serta siapa penerima manfaatnya.
Khusus pembangunan dapur perebusan garam senilai Rp14,85 miliar, publik mempertanyakan jumlah unit, spesifikasi bangunan, kewajaran harga satuan, dan dasar perhitungan anggaran. Sementara bantuan sarana usaha garam Rp7,8 miliar membutuhkan kejelasan mengenai jenis barang, jumlah bantuan, kelompok penerima, serta bukti serah terima.
Proyek lintas daerah juga menuntut kejelasan pembagian anggaran, kewenangan pelaksana, dan pertanggungjawaban agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan maupun saling lempar tanggung jawab.
Masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan penelusuran dan audit menyeluruh terhadap seluruh paket kegiatan, mulai dari perencanaan, pengadaan, kewajaran harga, pelaksanaan fisik hingga realisasi manfaat bagi nelayan dan petani garam.
Instansi terkait juga didesak membuka dokumen perencanaan, rincian lokasi dan volume pekerjaan, nama penyedia, daftar penerima bantuan, serta laporan kemajuan dan serah terima pekerjaan kepada publik.
“Rp48,7 miliar bukan angka kecil. Jangan sampai anggaran yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani garam justru tidak jelas realisasi maupun manfaatnya. Kajati Aceh harus memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan,” tegas seorang tokoh masyarakat Aceh Utara.
Hingga seluruh dokumen dan realisasi kegiatan dapat diverifikasi, pertanyaan publik tetap terbuka: apakah puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, atau justru menyisakan persoalan transparansi dan pengawasan? (Ak)
