Oleh ummu Hurairoh, Pemerhati Generasi
_Karhutla bukanlah bencana alam, melainkan bencana yang dibiarkan terjadi akibat lemahnya penegakan hukum dan kuatnya kepentingan bisnis - Umi Ma’rufah_
Karhutla yang melanda benteng hijau Indonesia di Papua semakin meluas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, berdasarkan Laporan Harian Dit Koordalops per selasa 10/11 BNPB jumlah fire spot kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan naik 94 persen, menjadikan Provinsi yang mengalami tingkat karhutla tertinggi dengan adanya 171 titik api yang aktif(CNN Indonesia).
Kawasan konservasi yang menjadi ruang hidup satwa-satwa endemik ikonik serta tempat singgah burung migran kini berubah menjadi hamparan abu.
Menurut data Nusantara Atlas yang dihimpun dalam laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sepanjang Januari hingga Oktober 2026, luas lahan yang terbakar di Papua Selatan mencatatkan angka fantastis: 319.119,68 hektare. Angka tersebut resmi melampaui total luas karhutla di Kalimantan pada periode yang sama (277.127,29 hektare)(DompetDuafa).
*PSN dan Karhutla*
Analisis spasial WALHI menemukan bahwa titik panas pada September-Oktober 2026 tersebar di wilayah konsesi perusahaan, termasuk pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) termasuk yang berada di wilayah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua(KataData). Kuat dugaan bahwa karhutla berkaitan dengan pembukaan lahan skala besar dan lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin, padahal pemegang izin berkewajiban mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya.
*Penegakan Hukum tak optimal*
Hingga saat ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikabarkan telah menetapkan 223 tersangka perorangan dan 20 korporasi, termasuk tiga perusahaan penanaman modal asing (PMA), dengan total luas lahan 29.168,78 hektare. Luasan tersebut hanya sekitar 1,5 persen dari total luas kebakaran. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas 98,5 persen lainnya? Kementerian Kehutanan baru menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 57 badan usaha. Angka-angka ini sangat kecil bila dibandingkan dengan ribuan konsesi yang terdeteksi memiliki titik api. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini tidak melakukan tindakan apapun.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dengan basis kapitalis sekuler terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab biasanya tidak bisa memberikan hasil yang sebanding dengan skala bencana ekologis yang terjadi. Penguasaan lahan oleh korporasi, lemahnya pengawasan terhadap konsesi, belum optimalnya penindakan terhadap perusahaan yang aktivitasnya berkontribusi pada karhutla, tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, sistem kapitalis sekuler yang masih dipercaya mampu menyelesaikan segala masalah
.
*Sistem yang mampu menyelesaikan semua masalah*
Hutan harusnya wajib dijaga dan dikelola oleh negara karena hutan adalah milik umat dan bagian dari kepemilikan umum. Dalam sistem Islam hutan tidak boleh dirprivatisasi maupun dikapitalisasi oleh kapitalis. Jika pengelolaan hutan diserahkan kepada individu atau kapitalis, mereka dipastikan akan mengeksploitasi hutan berdasarkan kepentingan bisnisnya. Alih fungsi hutan dari cagar alam dan suaka margasatwa menjadi pertambangan hingga perkebunan akan sangat mungkin terjadi.
Pemimpin atau penguasa dalam Sistem Islam merupakan rain (pengurus dan pemelihara urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung bagi rakyat). Dalam salah satu hadits Rasulullah SAW menyatakan:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan dan kewenangan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam urusan keselamatan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam kerangka kepemimpinan Islam, negara berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan hukum syara dan kemaslahatan umat. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan segelintir pihak mengalahkan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan sumber daya yang menjadi milik umum. Pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan lahan harus dilakukan secara serius, disertai penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Wallahu A’lam
