LHOKSUKON — Puluhan proyek normalisasi saluran tambak pascabencana yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh di Kabupaten Aceh Utara kini menuai sorotan. Masyarakat menduga sejumlah pekerjaan tidak dikerjakan secara maksimal dan berpotensi gagal memberikan manfaat jangka panjang bagi petambak. Sabtu (14 Nov 2026).
Proyek yang tersebar di Kecamatan Seunuddon, Baktiya Barat, Lapang, Tanah Jambo Aye, Tanah Pasir, dan Samudera itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp260 juta hingga Rp400 juta per paket. Akumulasi anggarannya mencapai miliaran rupiah.
Persoalan utamanya bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat. Normalisasi saluran seharusnya menjamin kelancaran aliran air serta mendukung pemulihan tambak pascabencana, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan di atas kertas.
Masyarakat mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Utara melakukan audit menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga pengecekan fisik seluruh lokasi proyek.
Sejumlah pertanyaan mendasar juga perlu dijawab DKP Aceh: apakah kedalaman dan lebar saluran sesuai spesifikasi? Bagaimana pengawasan dilakukan? Apakah hasil pekerjaan telah diuji fungsi dan melibatkan petambak penerima manfaat?
Publik menuntut transparansi. Jika ditemukan kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau indikasi penyimpangan anggaran, aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti sesuai ketentuan.
Uang negara telah digelontorkan. Kini, kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi petambak harus dibuktikan.(Ak)
