Oleh: Eka Susanti, S.Pd
Pedagang sembako dan minuman di daerah menjerit karena harga pangan dan gula melambung tinggi. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih terjadi. Komoditas cabai menjadi yang paling mencolok, dengan harga cabai rawit lokal dan cabai rawit tiung di Kabupaten Balangan mencapai Rp 170.000 per kilogram. Kondisi tersebut berkaitan dengan naiknya biaya bahan bakar minyak (BBM), sehingga berpengaruh terhadap harga jual di pasaran. (banjarmasin.tribunnews.com, 06/11/2026).
Pakar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Handry Imansyah menilai, pembahasan mengenai pajak pekerja informal perlu dilakukan secara cermat. Sebab, terdapat perbedaan antara pajak pusat dan daerah. Ia juga menyoroti pengenaan PPN terhadap barang kebutuhan dasar, khususnya pembalut wanita. Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga perlu dipertimbangkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan pajak, (banjarmasin.tribunnews.com, 05/11/2026).
Negara dalam sistem kapitalis gagal mengelola pos kekayaan milik umum, sehingga memilih jalan pintas memeras rakyat lewat perluasan pajak demi menambal defisit anggaran. Lonjakan harga pangan adalah buah dari kebebasan pasar liberal, di mana negara menolak melakukan intervensi harga secara langsung dan menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas. Sistem ini membiarkan para spekulan, tengkulak, dan kartel besar leluasa menimbun barang demi meraup profit sebesar-besarnya di tengah penderitaan rakyat. Tidak ada sanksi tegas kepada para penimbun barang demi meraup profit.
Sedangkan dalam Islam, sangat mengharamkan pungutan pajak di luar ketentuan syariat yang adil, di mana pembiayaan negara bersumber dari pos kepemilikan umum dan negara. Seharusnya negara wajib hadir langsung mengawasi pasar secara ketat, melarang segala bentuk penimbunan (ihtikar), dan menindak tegas spekulan harga.
Islam menawarkan solusi terhadap persoalan kenaikan pajak melalui perubahan orientasi pengelolaan keuangan negara, dari ketergantungan terhadap pungutan masyarakat menuju optimalisasi sumber-sumber kekayaan negara, pengelolaan kepemilikan umum, penguatan fungsi Baitul Mal, serta penerapan prinsip keadilan dalam pembebanan fiskal. Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), pajak (dharībah) tidak otomatis diperlakukan sebagai sumber penerimaan negara yang bebas dinaikkan. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, bukan menyerahkan penguasaan dan manfaat ekonominya semata-mata kepada kepentingan individu atau kelompok tertentu (Swasta).
Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), negara harus terlebih dahulu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Baitul Mal, mengelola kepemilikan umum secara produktif, serta memastikan pengeluaran anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan kewajiban negara. Apabila seluruh sumber penerimaan tersebut belum mencukupi, sementara kebutuhan pembiayaan yang wajib dipenuhi tidak dapat ditunda, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan batasan syariat, berdasarkan kebutuhan nyata, tidak melebihi jumlah yang diperlukan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dan Penguasa (Khalifah) juga wajib memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga sandang, pangan, serta papan bagi setiap individu rakyat secara merata. Negara dalam sistem Islam akan membangun sistem distribusi kekayaan yang adil sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja.
Wallahua’lam bissawwaabb…
