ACEH TIMUR – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling), disertai dugaan pencemaran lahan persawahan, memicu sorotan serius Laskar Antikorupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Aceh Timur.
Organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penanganan aktivitas pengeboran ilegal, tetapi juga menelusuri dugaan aliran pungutan, pihak-pihak yang disebut terlibat, serta dampak lingkungan yang kini dikeluhkan masyarakat.
Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 untuk setiap drum minyak yang dihasilkan dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
Dalam informasi yang diterima LAKI, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam pengendalian pungutan tersebut. Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian pungutan dikaitkan dengan setoran kepada oknum di lingkungan kepolisian Polres Aceh Timur.
Saiful menegaskan, informasi mengenai dugaan pungutan dan kemungkinan aliran setoran tersebut harus diuji melalui penyelidikan yang objektif dan transparan.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik pungutan ilegal yang melibatkan pihak-pihak tertentu, persoalan itu bukan sekadar pelanggaran biasa. Dugaan tersebut menyangkut integritas penegakan hukum sekaligus potensi pembiaran terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal.
LAKI meminta Polres Aceh Timur memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui apakah dugaan tersebut telah ditindaklanjuti dan sejauh mana proses pemeriksaan berlangsung.
Di luar persoalan pungutan, ancaman pencemaran lingkungan menjadi persoalan lain yang tidak kalah serius.
Berdasarkan informasi yang diterima LAKI, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi dan mencemari areal persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan.
Jika dugaan tersebut terbukti, dampaknya berpotensi meluas. Pencemaran tidak hanya mengancam kualitas tanah dan air irigasi, tetapi juga produktivitas pertanian serta sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor persawahan.
Petani tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat aktivitas ekonomi yang diduga berlangsung tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
LAKI menilai pemerintah dan aparat berwenang harus segera memastikan kondisi lahan terdampak melalui pemeriksaan lapangan serta pengujian sampel tanah dan air oleh instansi laboratorium yang kompeten.
Saiful Anwar secara khusus mendesak Polres Aceh Timur bersama instansi lingkungan hidup terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan persoalan tersebut kepada publik.
Ia meminta digelarnya konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan, termasuk apakah pengujian terhadap dugaan pencemaran telah dilakukan, wilayah mana saja yang terdampak, serta langkah pemulihan lingkungan yang disiapkan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat, terutama petani yang diduga terdampak, tidak terus berada dalam ketidakpastian.
"Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian," tegas Saiful.
LAKI menyatakan tidak akan berhenti pada penyampaian kritik apabila persoalan tersebut tidak mendapatkan penanganan yang jelas.
Saiful mengatakan, pihaknya mempertimbangkan langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait, Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap dugaan pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan di Kecamatan Darul Ihsan.
LAKI juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara profesional tanpa tebang pilih. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Apabila ditemukan unsur pidana dalam aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, aparat diminta memprosesnya berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang sah.
"Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan," tutup Saiful.
Kini, perhatian publik tertuju pada keseriusan Polres Aceh Timur dan instansi terkait dalam menjawab berbagai dugaan tersebut.
Dugaan pungutan Rp50.000 per drum, informasi mengenai kemungkinan aliran setoran, hingga limbah minyak yang diduga mencemari sawah membutuhkan pembuktian yang transparan. Publik berhak mengetahui fakta, sementara petani berhak mendapatkan perlindungan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Aceh Timur mengenai dugaan pungutan maupun dugaan aliran setoran tersebut. Konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam informasi ini tetap diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(**)
