Titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan mengalami peningkatan hingga 66 persen. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat sebanyak 1.468 titik panas dengan total 2.645 hektare lahan yang sedang dalam penanganan. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah dengan lonjakan titik panas tertinggi, bersama Kalimantan Tengah yang mengalami kenaikan sebesar 20 persen (Kompas.com, 6/11/2026).
Namun, meningkatnya titik panas di Papua Selatan menunjukkan bahwa penanganan karhutla masih menghadapi berbagai persoalan. Di saat kebaran semakin meluas, masyarakat harus berjuang memadamkan api dengan peralatan seadanya, seperti daun, ranting, dan air yang diangkut menggunakan jerigen. Sementara itu, pihak berwenang menyebut bahwa upaya pemadaman terkendala cuaca, medan yang sulit dijangkau, serta minimnya peralatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampak kebakaran, sementara upaya penanganan belum berjalan secara optimal.
Hutan Terbakar, Keselamatan Rakyat Terancam
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan hidup masyarakat. Hutan yang terbakar menyebabkan kerusakan ekosistem, sementara asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah kebakaran.
Persoalan karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa penanganan kebakaran tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah meluas. Diperlukan upaya menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam mengelola kekayaan alam serta melindungi keselamatan rakyat. Namun, kepentingan ekonomi yang lebih diutamakan berisiko membuat kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat terabaikan.
Islam Menjamin Perlindungan Jiwa dan Kelestarian Alam
Dalam Islam, telah ditetapkan aturan yang menyeluruh untuk mengatur kehidupan, termasuk menjaga lingkungan dan melindungi jiwa manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga hubungan antarmanusia dan dengan alam. Oleh karena itu, persoalan karhutla perlu diselesaikan dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pengelolaan alam dan pelaksanaan tanggung jawab negara.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat dan menjaga kelestarian alam. Negara berperan sebagai junnah (perisai) dan ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat. Karena itu, negara tidak boleh hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus melakukan pencegahan dan penanganan sejak dini.
Dalam menangani karhutla, negara harus melakukan berbagai upaya. Secara promotif, masyarakat diberikan edukasi tentang bahaya kebakaran hutan dan dampak asap bagi kesehatan. Secara preventif, negara melakukan pengawasan hutan dan mencegah kebakaran sejak awal. Adapun secara kuratif, negara menyediakan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Negara juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pemadaman.
Selain itu, Islam mengatur bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan umum merupakan kepemilikan umum. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Oleh karena itu, hutan dan kekayaan alam harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada pihak swasta demi keuntungan segelintir pihak. Dengan pengelolaan yang benar, kerusakan hutan dan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dicegah.
Negara juga harus melakukan mitigasi sejak dini, memantau kondisi hutan, serta menyiapkan peralatan pemadam yang memadai, khususnya di wilayah rawan karhutla seperti Papua Selatan. Dengan demikian, ketika kebakaran terjadi, penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dampaknya tidak semakin meluas. Melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh, negara diharapkan mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian alam dan melindungi keselamatan rakyat.
Nuri, Bogor.
