Yuyun Novia, S.Th.I
Rp514 triliun! Angka yang bukan main-main. Ketika penerimaan pajak belum memenuhi target, pemerintah justru meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan tersebut. Sungguh ironis. Rakyat yang setiap hari berjibaku menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, dan berbagai beban ekonomi, kembali diingatkan untuk berkontribusi mengisi kas negara. Lantas, di mana tanggung jawab negara? Apakah tugas pemerintah hanya memastikan rakyat patuh membayar pajak, sementara kewajiban menyejahterakan rakyat justru seperti menjadi urusan belakangan? Negara semestinya hadir mengelola kekayaan untuk kemakmuran rakyat, bukan terus-menerus menjadikan rakyat sebagai tumpuan pembiayaan.
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab riayah, yakni mengurus dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pembiayaan kebutuhan publik tidak semestinya bertumpu pada pajak sebagai instrumen rutin, melainkan melalui pengelolaan baitulmal, termasuk optimalisasi kepemilikan umum seperti sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Dengan pengelolaan yang amanah, kekayaan negeri menjadi sumber kemakmuran bersama, bukan terkonsentrasi pada segelintir pihak. Sebab, negara bukan peminta-minta kepada rakyat, melainkan pengurus yang kelak dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanahnya.
