IDI RAYEUK — Pengadaan seragam sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1,28 miliar lebih menuai sorotan. Sebanyak tujuh paket pengadaan dengan sasaran siswa SD dan SMP, termasuk anak yatim, fakir, dan miskin, didesak menjalani audit menyeluruh oleh BPK RI dan aparat penegak hukum (APH). Sabtu (14 Nov 2026).
Seluruh paket menggunakan mekanisme e-purchasing dengan jadwal pelaksanaan Agustus dan Oktober 2026. Namun, mekanisme pengadaan elektronik tidak serta-merta menjamin ketepatan harga, kualitas barang, maupun transparansi distribusi.
Publik mempertanyakan harga satuan, spesifikasi bahan, jumlah penerima manfaat, bukti serah terima, hingga kepastian seragam benar-benar diterima siswa yang berhak.
Masyarakat mendesak pemeriksaan mencakup seluruh paket, bukan sekadar uji petik. Audit harus menelusuri dokumen pengadaan, kewajaran harga, kualitas seragam, identitas penerima, serta melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah dan lokasi penerima bantuan.
Dinas Pendidikan Aceh Timur juga diminta membuka seluruh dokumen pengadaan dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme penetapan harga serta distribusi barang.
BPK RI dan APH diharapkan mengumumkan hasil pemeriksaan secara transparan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Anggaran pendidikan untuk siswa miskin tidak boleh menjadi ruang gelap pengadaan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap bantuan harus benar-benar sampai kepada penerimanya.(Ak)
