IDI RAYEUK — Sebanyak 11 paket pengadaan barang untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran mencapai Rp4,12 miliar menjadi sorotan publik. Sabtu (14 Nov 2026).
Pengadaan tersebut mencakup alat peraga IPS, seragam sekolah, mebel ruang kelas, mobiler guru, buku pembelajaran, printer hingga meja lipat. Besarnya anggaran dan beragamnya jenis barang memunculkan tuntutan agar BPK RI dan aparat penegak hukum (APH) melakukan audit menyeluruh.
Publik mempertanyakan kewajaran harga satuan, spesifikasi teknis, kualitas barang, sekolah penerima hingga kepastian seluruh pengadaan benar-benar terealisasi sesuai kontrak.
Miliaran rupiah telah dialokasikan. Apakah seluruh barang berkualitas dan benar-benar sampai ke sekolah sasaran?
Masyarakat mendesak pemeriksaan tidak berhenti pada uji petik. Seluruh 11 paket harus ditelusuri melalui dokumen pengadaan, pembanding harga, bukti pembayaran, berita acara serah terima, serta inspeksi langsung ke sekolah penerima.
Dinas Pendidikan Aceh Timur juga diminta membuka daftar sekolah penerima dan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi serta mekanisme distribusi setiap barang.
BPK RI dan APH diharapkan menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan sesuai ketentuan hukum serta menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan.
Anggaran pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen pengadaan. Setiap rupiah harus terbukti menjadi fasilitas nyata bagi siswa dan guru, bukan hanya terserap dalam laporan administrasi.(Ak)
