Menurut keterangan panglima wilayah pase Abubakar latif atau yang akrab disapa (Abulen) kepada pewarta media ini mengatakan, damai ini adalah mengevaluasi kembali tentang perdamaian yang jatuh pada tanggal 15 Agustus 2005 yang lalu, dan hari ini 15 Agustus 2024, sudah memasuki usia ke 19 tahun. Damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh merdeka yang disepakati dan di tandatangani di Finlandia," jelas Abu Len.
Lanjut Abulen lagi, ada beberapa poin yang sangat strategis yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat dengan berbagai hal, yaitu memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk masa depan Aceh yang lebih baik.
Seperti masalah wilayah Aceh harus merujuk batas Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yang masih bertolak belakang dengan isi Memorandum of Undestanding (MoU Helsinki) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Di dalam perjanjian antara GAM dan perwakilan Pemerintah RI disepakati tapal batas Aceh dengan Sumut merujuk pada batas 1 Juli 1956.
Dia juga meminta kepada seluruh masyarakat Aceh dan Kabupaten Aceh Utara di pemilu kali ini, harus mendukung calon kepala daerah baik calon Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan wakil Bupati yang didukung Ooeh GAM, KPA, dan PA," ungkap Abu Len lagi pada pewarta media ini.
"Kami sebagai para pejuang kemerdekaan untuk memerdeka Aceh, sudah rela mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan untuk kepentingan rakyat Aceh, dangan perjuangan yang sangat panjang, dan sudah melahirkan MOU, marilah sama-sama kita awasi, apakah realisasi MOU sudah sesuai dengan kesepakatan seperti yang telah di tanda tangani di Helsinki,"ajak Abu Len.
"Kalau belum terealisasi sesuai dengan kesepakatan, kepada GAM, KPA, PA dan masyarakat Aceh, mari kita kawal kembali, dan saya selaku panglima wilayah Samudera Pase mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh jajaran GAM,KPA, PA, dan seluruh rakyat Aceh untuk memberikan dukungan penuh kapada H. Muzakir Manaf selaku Panglima GAM, untuk berjuang kembali, untuk merealisasikan butir-butir MOU yang belum terealisasi," kata Abu Len.
Ia menambahkan dengan majunya Mualem sebagai calon gubernur Aceh, karena Mualem sebagai seorang panglima perang waktu perang Aceh melawan pemerintah Indonesia atas ketidak adilan yang di alami masyarakat Aceh saat itu.
Sudah sepantasnya Mualem menjadi seorang pemimpin yaitu orang nomor satu di Aceh untuk memimpin Aceh kearah lebih baik, sekarang kami, sudah tua dan sakarang saat ini kami serahkan kepada penerus dan anak-anak kami dan bangsa kami, untuk melanjutkan perjuangan, kami sudah menyerahkan senjata memotong senjata, untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah pedamaian, yang ababi agar Aceh bisa lebih baik dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh untuk akan datang," paparnya lagi.
Saat diwawancarai oleh pewarta media selesai acara ulang tahun MOU helsinki dikantor wilayah Samudera Pase diminta tanggapannya selaku Ketua DPRK Aceh Utara, Arafar Ali, SE.,MM menurutnya, mungkin untuk kedepannya untuk tahun 2025 harus ada anggaran untuk memperingati peringatan MOU, ya kita prioritaskan kita nanti beri arahan supaya dalam floating anggaran di Aceh Utara ada dianggarkan untuk hari perdamaian," jelas Ketua DPRK Aceh Utara.
Lanjutnha lagi karena ini merupakan hak kita bersama untuk masyarakat Aceh bukan hanya milik PA, KPA, GAM saja," ungakp Ketua DPRK kabupaten Aceh Utara.
Tahun depan dalam memperingati ulang tahun MOU helsinki harus ada anggaran untuk peringatan hari perdamaian Aceh, harapan penuh ini khususnya untuk Aceh Utara ke depannya dapat terlaksana secara bersama baik pihak pemda maupun masyarakat Aceh Utara.
Kepada pemerintah pusat, agar fokus menyelesaikan persoalan Aceh, yang kita khawatirkan ke generasi-generasi ini kan tidak sabar, maka harapan kita dengan ada Gubernur nanti yang terpilih, DPRA agar segera fokus pada penyelesaian MOU karena ini merupakan hajat masyarakat dan orang Aceh," tutup Arafat.(ML)
