Jakarta – Fenomena ijazah palsu di kalangan pejabat publik semakin menjadi-jadi. Kalau dulu orang sekolah bertahun-tahun untuk mendapat gelar, kini cukup dengan sekali klik dan transaksi rahasia, tiba-tiba ada "Sarjana" di belakang nama.
Dari kepala desa sampai pejabat tinggi, satu per satu terungkap memiliki ijazah yang lebih instan daripada mie rebus. Rakyat pun mulai bertanya: apakah mereka benar-benar sarjana, atau hanya lulusan “Universitas Copy-Paste”?
*Sarjana Instan, Jabatan Melonjak*
Di negeri ini, memiliki gelar akademik seolah menjadi tiket emas menuju jabatan empuk. Tak punya ijazah? Gampang! Selama ada "jalur ekspres", semua bisa diatur.
Sejumlah pejabat yang dulunya hanya tamatan SMA tiba-tiba bergelar S2 dalam waktu singkat. Padahal, kalau dihitung waktunya, kuliah mereka lebih cepat dari durasi wisuda mahasiswa sungguhan.
"Dulu saya kira mereka jenius karena bisa lulus S2 tanpa skripsi. Ternyata, mereka cuma pakai shortcut yang enggak ada di kurikulum kampus biasa," ujar seorang akademisi yang mulai kehilangan harapan pada dunia pendidikan.
*Universitas ‘Jalan Tikus’: Kuliah Tanpa Kampus*
Di balik boomingnya ijazah instan ini, muncul fenomena "universitas abal-abal". Kampus-kampus ini tidak ada gedungnya, tidak ada dosennya, tapi ijazahnya tersedia dalam berbagai varian.
"Mau S1, S2, bahkan S3? Bisa! Semua tersedia dalam paket bundling dengan harga khusus," kata seorang netizen yang membongkar bisnis ini di media sosial.
Lucunya, banyak pejabat yang ketahuan memakai ijazah palsu tetap santai seolah-olah tidak ada yang salah.
"Ah, itu cuma masalah administratif. Yang penting saya bekerja untuk rakyat," ujar seorang pejabat yang ijazahnya lebih misterius dari keberadaan harta karun bajak laut.
*Ancaman untuk Pemerintahan: ‘Doktor’ Tanpa Skripsi*
Dengan maraknya pejabat berijazah bodong, kepercayaan publik terhadap birokrasi makin turun. Bagaimana bisa mereka dipercaya mengelola negara, kalau untuk urusan ijazah saja sudah pakai jalan belakang?
"Kalau dari awal sudah curang, jangan heran kalau nanti kebijakan yang diambil juga penuh modus," kata seorang pengamat politik yang sudah muak melihat pejabat gadungan berkeliaran.
Ironisnya, meski banyak yang ketahuan, hampir tidak ada yang benar-benar ditindak tegas. Seakan-akan negara sudah terbiasa dengan birokrat "sarjana dadakan" yang lebih jago mengelabui sistem daripada menjalankan tugasnya.
*Bersih-bersih atau Tetap Jadi Negeri Sarjana Bodong?*
Kasus ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Jika dibiarkan, bisa-bisa nanti seluruh pejabat negara punya ijazah palsu, dan kita akan dipimpin oleh kumpulan "doktor tipu-tipu".
Masyarakat semakin sadar, dan dengan kemajuan teknologi, semakin sulit bagi pejabat untuk bersembunyi di balik gelar palsu mereka.
Jadi, apakah pemerintah akan serius membersihkan para pejabat ‘sarjana copy-paste’? Atau justru kita harus siap-siap melihat lebih banyak "profesor abal-abal" naik panggung kekuasaan? (TIM/Red)
