Dalam rekaman itu, seorang perempuan yang disebut sebagai petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menyampaikan keluhannya langsung kepada Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang dikenal dengan sapaan Ayahwa. Suaranya bergetar menahan tangis saat menggambarkan kondisi keluarganya yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar di tengah lonjakan harga menjelang Lebaran.
“Bapak Bupati enak makan ayam goreng. Kami bersama keluarga berbuka puasa hanya dengan air putih. Gaji kami dua bulan belum dibayarkan. Lebaran sudah di depan mata, bagaimana nasib kami?” ujarnya dalam rekaman yang kini menyebar luas di media sosial.
Pernyataan itu memantik simpati publik sekaligus mempertajam sorotan terhadap kesenjangan antara elite pemerintahan dan pekerja lapangan yang selama ini menjaga kebersihan kota.
Upah Mandek, Aspirasi Tersumbat
Petugas tersebut mengaku telah berulang kali mencoba menemui Bupati untuk menyampaikan keluhan secara langsung. Namun, upaya itu disebut tak membuahkan hasil karena sulitnya akses kepada pimpinan daerah.
Kebuntuan komunikasi itulah yang diduga memicu ledakan emosi hingga akhirnya keluhan disampaikan melalui pesan suara yang kini menjadi konsumsi publik.
Dalam rekaman tersebut, para petugas kebersihan setidaknya menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Pembayaran tunggakan gaji selama dua bulan yang menjadi sumber penghidupan keluarga.
2. Akses komunikasi yang lebih terbuka antara pekerja lapangan dan pimpinan daerah.
3. Audit internal terhadap manajemen DLHK untuk mengungkap penyebab tersendatnya pembayaran upah.
Bola Panas di Tubuh DLHK
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Nazar Hidayat, menyatakan bahwa secara administratif pihaknya tidak menemukan kendala dalam pencairan anggaran.
Menurut Nazar, dana gaji telah ditransfer ke dinas terkait.
“Silakan konfirmasi ke DLHK. Di BPKD tidak ada kendala, apalagi sampai dua bulan tertunggak. Dari BPKD sudah ditransfer ke dinas,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pernyataan ini justru memperbesar tanda tanya publik dan mengarah pada dugaan persoalan manajemen di internal DLHK. Namun hingga berita ini disusun, Kepala DLHK Aceh Utara, Saiful Fata, belum memberikan tanggapan. Nomor teleponnya tidak aktif, sementara pesan WhatsApp yang dikirimkan wartawan belum mendapat balasan.
Menunggu Respons Bupati
Kasus ini menjadi potret keras tentang nasib pekerja sektor pelayanan publik di daerah. Di saat pemerintah daerah sibuk mempercantik wajah kota menyambut hari raya, mereka yang setiap hari membersihkan jalan justru harus berjuang menagih hak paling mendasar: upah kerja.
Bagi para petugas kebersihan, gaji bukan sekadar angka dalam administrasi anggaran. Ia adalah biaya dapur, uang sekolah anak, dan harapan sederhana untuk membeli baju baru saat Lebaran.
Kini publik menunggu sikap tegas dari Bupati Ismail A. Jalil. Apakah jeritan para “pahlawan oranye” ini akan dijawab dengan langkah nyata, atau kembali tenggelam dalam sunyi birokrasi yang dingin.(**)
