Lhoksukon, 25 Juni 2025 — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi III DPRK Aceh Utara, Mawardi M, S.E. atau akrab disapa Tgk. Adek, melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai mandul dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“OPD kita sangat aktif membelanjakan anggaran, tapi ketika diminta mencari pendapatan, justru tumpul. Ini ironi yang tak bisa dibiarkan terus-menerus,” tegas Mawardi usai rapat Badan Legislasi DPRK, Selasa (25/6).
Ia menilai, pola birokrasi Aceh Utara masih didominasi oleh belanja, bukan pada upaya peningkatan pendapatan. Padahal, setidaknya terdapat 17 OPD dan BUMD yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang PAD namun belum menunjukkan performa memadai.
Beberapa instansi yang disorot di antaranya:
BPKPD, yang berwenang atas pajak hotel, restoran, reklame, PBB-P2, air tanah, dan BPHTB.
Dinas Perhubungan, dari retribusi parkir, terminal, dan pengujian kendaraan.
Dinas Kesehatan dan RSUD Cut Meutia, lewat layanan medis dan jasa kesehatan lainnya.
Dinas Perdagangan, dari retribusi pasar serta pengelolaan kios dan lapak.
Dinas Lingkungan Hidup, melalui retribusi sampah dan penyedotan tinja.
Dinas PUPR, dari penyewaan alat berat dan laboratorium teknik sipil.
Namun menurut Mawardi, sebagian besar belum menunjukkan inovasi nyata. Ia juga menyoroti lemahnya sistem pemungutan retribusi yang masih dilakukan secara konvensional.
“Sudah zaman digital, tapi masih pakai cara manual. QRIS pun hanya jadi pajangan. Ini soal manajemen dan niat politik birokrasi,” sindirnya.
Tak hanya kritik, Mawardi juga membuka opsi tegas: evaluasi menyeluruh terhadap OPD penghasil PAD, bahkan hingga kemungkinan perampingan.
“Kalau tidak produktif, OPD harus direstrukturisasi. Kita tak bisa lagi membiayai lembaga yang tak berdampak,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi demi mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
“Aceh Utara harus berani mandiri secara fiskal. Potensi kita ada. Yang kurang hanya keberanian dan keseriusan menata sistem,” pungkas Mawardi.
Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi jajaran OPD. DPRK tak lagi sekadar mengawasi, tapi siap bertindak.(M)
