Dalam sidang paripurna DPRK Aceh Utara yang dihadiri Wakil Bupati Tarmizi Panyang, Komisi Gabungan menyoroti kedisiplinan dokter spesialis yang kerap absen dan telat melayani pasien. Namun kritik tidak berhenti di ruang dewan. Aktivis dan tokoh masyarakat, Muhazir, turun langsung memberikan peringatan keras.
“Pasien sudah antre berjam-jam, dokter spesialis banyak yang tidak hadir. Tapi belanja rumah sakit malah gila-gilaan,” tegas Muhazir kepada wartawan di Lhoksukon, Jumat (25/7/2025).
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2024 yang diperoleh media ini, RSU Cut Meutia mengalokasikan lebih dari Rp60 miliar untuk ratusan paket belanja. Mayoritas dilakukan dengan mekanisme “pengecualian”, tanpa tender terbuka.
Rinciannya mencengangkan:
BHP Rawat Inap dan Rawat Jalan – Rp10,86 miliar
BHP Laboratorium – Rp6,44 miliar
BHP Haemodialisa – Rp3,54 miliar
Obat-obatan (tunggakan 2023) – Rp4,47 miliar
Pengelolaan Limbah B3 – Rp1,61 miliar
Namun, menurut Muhazir yang juga Ketua DPAC Solidarity Squad Seunuddon, belanja jumbo ini tidak sebanding dengan pelayanan. Pasien tetap menghadapi antrean panjang, obat terlambat, hingga pulang tanpa diperiksa.
“Status BLUD seharusnya membuat pengelolaan lebih profesional, bukan justru menjadi celah longgarnya pengawasan,” kritik Muhazir.
Ia juga mendesak dilakukan audit independen atas seluruh belanja rumah sakit, khususnya pembayaran kewajiban tahun 2023 yang baru dibayarkan di 2024.
“Kalau dibayar di tahun berikutnya, dokumennya harus jelas. Jangan sampai ada rekayasa waktu atau mark-up. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi!,” tegasnya.
Muhazir menegaskan bahwa tanpa pembenahan serius, RSU Cut Meutia bukan hanya gagal memberi layanan, tetapi juga berpotensi menjadi ladang basah bagi oknum yang bermain di balik skema BLUD.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak RSU Cut Meutia dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memberikan keterangan resmi atas temuan dan tudingan publik tersebut.(Tim)
