Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ketua Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, Dedi Saputra, melontarkan kritik keras terhadap arah pembangunan daerah yang dianggapnya masih kehilangan kompas.
"Waktu telah membawa kepemimpinan ini keluar dari ruang janji menuju ruang pembuktian. Publik tidak lagi menilai apa yang direncanakan, melainkan apa yang benar-benar dirasakan di meja makan dan di depan rumah mereka," tegas Dedi.
Visi Besar yang Terbentur Realitas Klasik
Dedi menilai adanya jurang yang lebar antara visi "Sejahtera, Berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan" dengan implementasi di lapangan. Sektor ketahanan pangan, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi, justru masih berkutat pada persoalan purba.
Petani & Nelayan: Irigasi yang belum optimal dan harga pasar yang fluktuatif tanpa perlindungan kebijakan yang kuat membuat pemberdayaan hanya menjadi jargon tanpa transformasi ekonomi nyata.
Infrastruktur Wajah Kota: Kondisi pusat kota yang tidak tertata, jalan rusak, hingga sistem drainase yang buruk menjadi potret lemahnya integrasi pembangunan.
"Penyakit" Birokrasi dan Stagnasi Kepemimpinan
Salah satu poin paling tajam yang disoroti Dedi adalah kondisi internal pemerintahan. Transparansi informasi masih dianggap barang mewah, sementara mesin birokrasi dinilai bekerja tanpa sinergi yang kuat.
"Masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu lama mencerminkan belum tuntasnya konsolidasi birokrasi. Ini berbahaya, karena memicu stagnasi pengambilan keputusan dan mematikan inovasi kebijakan," ungkapnya.
Lebih jauh, Dedi menyoroti isu yang telah menjadi rahasia umum :
Disharmoni kepemimpinan.
Hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai tidak lagi sejalan dipandang sebagai ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan. Jika nahkoda tidak lagi satu arah, maka seluruh awak kapal birokrasi akan kehilangan koordinasi.
Kegagalan Manajemen Bencana: Lumpur yang Masih Membekas
Sorotan pedas juga diarahkan pada penanganan pascabencana. Dedi menilai pemerintah gagal bergerak melampaui tahap tanggap darurat.
"Di sejumlah wilayah, lumpur masih terlihat di permukiman. Huntara dan Huntap belum tuntas, lahan sawah dan tambak yang rusak belum tertangani menyeluruh. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membagi bantuan saat banjir, tapi butuh strategi recovery dan rekonstruksi yang riil," tambah Dedi.
Peringatan Terakhir: Legitimasi di Ujung Tanduk
Menutup wawancara, Dedi Saputra memperingatkan bahwa Pidie Jaya kini berada di persimpangan jalan. Kegagalan dalam melakukan percepatan dan pembenahan birokrasi dalam waktu dekat hanya akan menjatuhkan daerah ini ke dalam jurang krisis kepercayaan publik.
"Sejarah tidak mencatat seberapa besar janji yang diucapkan, tetapi seberapa berani janji itu diwujudkan," tutup Dedi dengan nada getir.
Kini, bola panas ada di tangan Sibral Malasyi dan Hasan Basri. Apakah mereka akan melakukan manuver berani untuk memperbaiki keadaan, atau membiarkan Pidie Jaya tetap jalan di tempat dalam bayang-bayang harapan yang tak kunjung terwujud.? (Gg_)
