Presiden Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli, Mohd Agil Gunawan, yang juga bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP), menyebut fenomena ini bukan lagi sekadar aktivitas ilegal, melainkan korupsi terorganisir dengan nilai fantastis.
“Sebagai Presiden Mahasiswa, saya wajib menyuarakan kepentingan generasi muda. Dan sebagai Korlap Aksi GAMMP, saya berdiri bersama rakyat menuntut keadilan. Pemerintah Aceh tidak boleh berhenti di tataran wacana. Jika tidak ada tindakan nyata, maka itu sama saja memberi ruang aman bagi mafia tambang,” tegas Agil, Senin (29/9/2025).
Lemahnya Tindak Lanjut Daerah
Meski Gubernur Aceh telah menginstruksikan penghentian tambang ilegal, di tingkat kabupaten langkah nyata masih jauh panggang dari api. DPRK Pidie dan Bupati Pidie dinilai hanya menebar janji tanpa keberanian eksekusi.
Agil menyinggung, komitmen yang pernah diumbar saat aksi mahasiswa 10 September lalu hingga kini tidak ditindaklanjuti. Bahkan, dua surat resmi mahasiswa bertanggal 15 dan 26 September tak kunjung digubris.
“DPRK harus segera membentuk Pansus dan turun langsung ke lapangan. Bupati Pidie juga harus berani mengambil keputusan, bukan sekadar diam menghadapi kerusakan lingkungan yang nyata,” ujarnya.
Kapolda Ditantang Turun Gunung
Sorotan juga diarahkan pada aparat kepolisian. Agil menantang Kapolda Aceh untuk tidak hanya menerima laporan di balik meja.
“Kapolda harus datang langsung melihat kondisi hutan dan sungai di Pidie. Tanah kelahirannya sedang hancur oleh tambang ilegal. Masyarakat menunggu keberanian aparat untuk bertindak,” sindirnya tajam.
Perjuangan Jangka Panjang
Agil memastikan, perjuangan menutup tambang ilegal bukanlah agenda sesaat, melainkan tanggung jawab moral mahasiswa bersama rakyat.
“Kami akan terus berdiri bersama masyarakat hingga tambang ilegal benar-benar ditutup dan mata rantai gratifikasi ratusan miliar itu diputus,” pungkasnya.(**)
