Aktivis Muslimah Balikpapan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat sorotan dari media asing. Mereka menyebut kondisi IKN saat ini berpotensi mengubahnya menjadi 'kota hantu'.
Media asing The Guardian menyebutkan dalam narasinya beberapa temuan mengenai perkembangan IKN dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyebut jika pembangunan IKN saat ini berbeda dengan 3 tahun sebelumnya, pada masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Mereka menyebut bahwa alokasi APBN ke IKN menurun, progres konstruksinya melambat, hingga jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pindah ke IKN tidak sesuai dengan target awal.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Otorita IKN (OIKN) Troy Pantouw membantah narasi mengenai kemunduran IKN dan sebutan 'kota hantu'. Ia menyebut ada kekeliruan narasi yang disampaikan oleh media asing tersebut.
Pembangunan Kapitalisme Memunculkan Polemik
Tak lama berselang dari resminya IKN menjadi Ibu Kota Politik, pada September 2025 lalu. Muncul kehebohan di media terkait pemberitaan media asing, bahwa IKN menjadi Kota Hantu. Pemberitaan ini pun mendapat respon dari berbagai kalangan. Ada yang pro dan ada yang kontra.
Sejak awal pembangunan IKN ini menimbulkan berbagai pro dan kontra. Mulai dari pembiayaan, letak pemindahan, pembebasan lahan dan berbagai hal.
Kondisi pembangunan di IKN atau IKP, masih terus berjalan hingga perencanaan yaitu tahun 2040. Saat ini pembangunan berada pada tahap ke 2.
Yang menjadi sorotan kekinian selain dari media asing tersebut, adalah pembiayaan di tengah efisiensi anggaran dan target yang program strategis oleh kepemimpinan sekarang.
Melihat lebih awal ketika perencanaan pembangunan IKN ini, ada sesuatu hal yang menjadi catatan. Yaitu skema pembiayaan pembangunan IKN hanya sekitar dua puluh persen dari APBN.
Pembiayaan selanjutnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta, termasuk investasi asing. Selain itu, ada juga potensi sumber pendanaan lainnya seperti hibah, pendanaan internasional, dan "creative financing" seperti crowdfunding atau filantropi.
Mekanisme seperti ini adalah sesuatu yang sangat biasa dalam sistem Kapitalisme. Konsep pembangunan yang berlindung dengan semangat pemerataan pembangunan, namun ternyata hampir delapan puluh persennya berasal dari investasi.
Nampak megah dan mewah, namun apakah ini sebenarnya menjadi kebutuhan rakyat ? Dan sorotan media asing pun masih dalam kacamata Kapitalis.
Dalam konsep kapitalis, sebuah negara dikatakan maju, jika terlihat dari pembangunan infrastrukturnya. Ini mungkin satu hal yang sekilas lumrah. Namun melihat lebih dalam ada dampak yang ke depannya menjadi catatan. Ruang hidup alam atas pembangunan ini pun menjadi catatan, Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia, semakin mengkhawatirkan. Kemudian jika pembangunan kota di bangun mayoritas dengan pembiayaan investasi asing, akan membahayakan pada kedaulatan negara.
Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi sorotan ketika membangun pemindahan ibu kota.
Islam Membangun dengan Kemaslahatan
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَࣖ ٣
Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.(TQS Al 'Araf ayat 31)
Dari ayat ini Allah SWT memberikan peringatan dan penjelasan, bahwa harus menghindari pembangunan yang berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan adalah kedurhakaan amanah.
Islam Membangun dengan konsep keseimbangan, kemaslahatan dan kebutuhan. Dan ini terbukti sejak Rasulullah hijrah ke Madinah hingga Daulah Utsmaniyah. Peradaban ini berlangsung selama seribu tiga ratus tahun.
Dan Pihak asing menyoroti kemegahan pembangunan Islam masa lalu karena kontribusinya yang signifikan dan inovatif dalam berbagai bidang, yang menjadi fondasi bagi peradaban modern, termasuk di Barat.
Kemegahan tersebut mencakup:
Arsitektur Megah: Pihak asing mengagumi keindahan dan kemegahan arsitektur Islam, yang mencakup penggunaan ubin mewah, kubah, lengkungan khas, dan halaman dalam yang luas. Contoh nyata yang sering disorot adalah:
Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Nabawi.
Masjid Suleiman di Istanbul.
Istana Alhambra di Spanyol (yang dulunya merupakan bagian dari kekhalifahan Islam di Andalusia).
Benteng Agra di India (peninggalan Kekaisaran Mughal).
Kota Baghdad pada masa Kekhalifahan Abbasiyah yang terkenal dengan keindahan dan fasilitas sosialnya.
Pusat Ilmu Pengetahuan dan Inovasi: Zaman Keemasan Islam (sekitar abad ke-7 hingga ke-11 M) ditandai dengan perkembangan pesat dalam sains, matematika, kedokteran, dan astronomi. Bangsa asing mengakui peran perpustakaan besar (seperti Baitul Hikmah di Baghdad) dan universitas pertama di dunia (seperti Al-Qarawiyyin) sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan dunia, termasuk Eropa di Abad Pertengahan.
Inovasi dan Penemuan: Banyak inovasi yang kini menjadi bagian dari kehidupan modern berakar dari peradaban Islam masa lalu. Pihak asing menyoroti kontribusi seperti pengembangan aljabar oleh Al-Khawarizmi, dasar-dasar kedokteran modern melalui karya Ibnu Sina, serta penemuan di bidang optik, astronomi, dan bahkan konsep rumah sakit serta pendahulu
kamera.
Sistem Administrasi dan Ekonomi yang Efektif: Kekhalifahan Islam masa lalu, seperti era Ottoman, Safawi, dan Mughal, menguasai wilayah luas di tiga benua dan memiliki sistem pemerintahan, administrasi, serta ekonomi yang maju dan terorganisir dengan baik pada masanya.
Secara keseluruhan, sorotan pihak asing terhadap pembangunan Islam masa lalu adalah pengakuan atas peradaban yang tinggi dan maju, yang tidak hanya membangun struktur fisik yang megah, tetapi juga memberikan kontribusi intelektual dan budaya yang membentuk dunia modern.
Inilah peradaban Islam, yang merupakan pelaksanaan dari Syariah Islam oleh Negara. Selain itu juga sumber pembiayaan pembangunan berasal dari Baitul Maal. Hal ini membuktikan bahwa negara mampu membiayai pembangunan, seiring berjalan mensejahterakan rakyatnya dan memberikan kemaslahatan bagi semua.
