Koordinator Gerakan Mahasiswa Pemuda Banda Aceh (GMPB), Azizi Hubaz, menyatakan pihaknya mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran tersebut. Ia menilai audit independen merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola sesuai ketentuan dan memulihkan kepercayaan publik. Jumat (5 Desember 2025).
“Dana ini bersumber dari publik dan berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi sangat penting,” ujar Azizi.
GMPB menilai audit komprehensif dan publikasi laporan terbuka menjadi instrumen untuk memastikan akuntabilitas sekaligus memperkuat tata kelola lembaga. Sorotan publik terhadap isu ini juga mendorong desakan evaluasi kepemimpinan di internal Baitul Mal.
Azizi meminta pimpinan Baitul Mal Banda Aceh mempertimbangkan evaluasi total, termasuk langkah etik berupa pengunduran diri, apabila tidak mampu menghadirkan transparansi yang memadai. Ia menegaskan, dorongan tersebut ditujukan untuk menjaga integritas institusi, bukan sebagai penilaian hukum.
Dalam pernyataannya, GMPB menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Audit Investigatif Independen
Mendesak dilakukan audit menyeluruh atas pengelolaan dana UMKM 2025 oleh lembaga profesional atau instansi pengawasan pemerintah.
2. Publikasi Laporan Terbuka
Menuntut Baitul Mal menerbitkan laporan lengkap terkait penyaluran, realisasi, dan evaluasi dana UMKM kepada publik.
3. Evaluasi Kepemimpinan Lembaga
Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, termasuk opsi etik bila tidak mampu menghadirkan transparansi.
Azizi menegaskan, desakan tersebut muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola dana publik yang bersih dan bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan bahwa publik berharap langkah korektif segera dilakukan untuk menjaga kredibilitas Baitul Mal Banda Aceh serta keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah strategis bila tuntutan ini diabaikan,” tegasnya.(**)
