(Aktivitis Dakwah Islam Kaffah)
Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara saat ini fokus berdayakan 46 ribu perempuan kepala keluarga, yang menjadi sasaran utama program peningkatan kapasitas ekonomi pemerintah adalah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga terutama yang berada di usia produktif. Hal ini disebabkan Pemkab Kukar punya komitmen dalam memangkas kesenjangan pendapatan gender.
Hero Suprayetno selaku PLT kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kukar, menyatakan dengan tegas selama ini kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan masih cukup jauh. Karena itu pemerintah daerah mendorong perempuan agar memiliki kapasitas ekonomi yang kuat baik melalui usaha mandiri, kelompok maupun sektor non formal. Ia juga menegaskan, progam peningkatan kemandirian ekonomi perempuan ini bukan sekedar soal finansial, namun lebih kepada persoalan sosial di masyarakat
keluarga.radarkukar.com
Di moment yang lain saat peringatan hari ibu, Bupati Kutai Kartanegara Dr. Aulia Rahman Basri menyampaikan pesan kuatnya mengenai pemberdayaan perempuan dan kemajuan daerah. Beliau menegaskan bahwa perempuan di Kukar bukanlah objek pembagunan melainkan motor penggerak utama dalam mencapai visi daerah tahun 2025-2030.
Sungguh miris sekali, kenapa harus perempuan yang dijadikan sebagai alat penguat ekonomi? Tak bisa dibayangkan tanggung jawab mereka semakin berat. Selain menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anak, ia pun harus memikirkan pekerjaan baik melalui usaha sendiri atau yang berkerja di luar rumah. Seharusnya, perempuan itu fitrahnya sebagai ibu pengatur rumah tangga sedangkan fitrahnya laki-laki adalah sebagai pemimpin (qawwam) rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya.
Program ini hanya akan mengesampingkan peran laki-laki yang seharusnya disupport oleh negara, karena negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Pemenuhan ini mencakup jaminan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini, negara wajib menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya. Tentu agar mereka bisa mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka mulai dari kebutuhan asasiah (primer) hingga kamaliyah (sekunder -tersier).
Namun, di sistem kapitalisme hari ini menjadikan negara abai dari tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Bagi kapitalisme, ekonomi dan pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga termasuk dibebankan kepada perempuan. Program rakyat yang dibuat oleh penguasa dengan menerapkan sistem kapitalisme sekuler bukan lahir dari kesadaran akan tanggung jawabnya kepada rakyatnya.
Cara kapitalisme berbeda dengan Islam dalam menangani masalah peningkatan kapasitas ekonomi pemerintah. Islam datang membawa solusi. Seperti yang dituliskan oleh Syaikh Taqiyuddin an Nabhani dalam kitab Nizhom iqtishody fil Islam, posisi negara Islam adalah pengurus umat dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Rasulullah Saw. bersabda, "... Imam (penguasa/pemimpin) yang memimpin orang banyak adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya..." (HR.Bukhari no. 893, Muslim no.1829).
Negara Islam punya mekanisme dalam menjamin kebutuhan rakyatnya. Pertama, terjaminnya kebutuhan primer perindividu secara layak. Kedua, negara wajib membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Ketiga, politik APBN syariah mampu menyediakan fasilitas sekolah, dan seterusnua. Keempat, sistem politik Islam tidak akan melahirkan penguasa populis.
Dengan mekanisme tersebut, kita para perempuan bisa fokus dalam hal mengurusi rumah tangga dan mendidik anak. Oleh karena itu, kembali kepada kehidupan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah menjadi sangat dirindukan umat.
