Oleh : Milda, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Pro dan kontra terkait rencana penyesuaian tarif air bersih milik Perumda Tirta Taman menjadi sorotan publik. Direktur Utama Perumda Tirta Taman Suramin mengatakan tarif air bersih di Bontang saat ini merupakan yang paling rendah di Kaltim. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kuat perlunya penyesuaian tarif demi keberlanjutan pelayanan air bersih. "Tarif rata-rata kita sekitar Rp 5.000 per meter kubik, bahkan ada yang hanya Rp 1.500 sampai Rp 2.000 per kubik (khususnya di daerah pesisir). Ini paling murah se-Kaltim,” kata Suramin. https://kaltimpost.jawapos.com/bontang/2387092309/tarif-air-bersih-di-bontang-jadi-yang-termurah-di-kaltim-kini-perumda-tirta-taman-mengusulkan-kenaikan-tarif-demi-layanan
Dengan dalih menyelaraskan harga, penguasa yang berwenang menyampaikan tarif PDAM naik. Ini jelas menunjukkan bagaimana riayah penguasa terhadap rakyat yang belum sepenuhnya melayani kepentingan rakyat termasuk masalah PDAM. Hal ini tidak terlepas dari paradigma sistem kapitalisme, air sebagai sumber daya alam di privatisasi, dijadikan komoditas dagang baik oleh negara maupun segelintir para pemilik modal dengan cara diperjualbelikan kepada rakyat. Air berhak dikuasai siapa saja selama memiliki modal.
Semua ini tentu berakar dari sistem kapitalisme yang mengakibatkan pengelolaan PDAM terkesan bukan pelayanan. Sehingga pemerintah tidak menutup kemungkinan kebijakan yang kontraproduktif terhadap kebutuhan pokok masyarakat yakni PDAM. Tidak heran jika saat ini penguasa seolah hanya sebagai regulator padahal seharusnya memiliki kewajiban penuh dalam mengurus umat. Belum lagi jika diamati PDAM untuk masyarakat bermain hitung-menghitung dalam hal ekonomi. Masyarakat yang sebagian tidak mampu membeli air bersih, terpaksa harus memakai air yang tidak layak di gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di konsumsi.
Kebijakan ini layaknya antara pedagang dan pembeli yang tahu kebetuhan dasar masyarakat, sehingga menjadi komoditi bisnis yang menguntungkan. Apalagi penggunakan air bersih tidak merata di berbagai wilayah termasuk Bontang.
Ekonomi kapitalisme menjadikan sumber daya alam yang seharusnya milik umat, bisa dikelola bagi para pemilik modal melalui perundang-undangan termasuk air bersih. Bisnis hulu dan hilir banyak di kuasai asing dan swasta yang membuat perusahaan air sebagai sukses.
Dalam Islam seluruh kepemilikan terbagi menjadi 3 komponen yakn air, padang rumput, dan api. Air masuk dalam kepemilikan umum yang sejatinya memberikan manfaat bagi umat atas kebijakan pemimpin. Dengan paradigma Islam akan membuat kebijakan yang sesuai dengan undang-undang Islam untuk menciptakan terobosan baru dalam memudahkan umat mengakses air bersih, jika pun umat harus membeli, dengan harga murah bahkan gratis.
Pemimpin dalam Islam akan mengelola dan mendistribusikan air sehingga rakyat tidak lagi kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Sebagaimana dalam sistem kapitalisme yang rentan adanya monopoli untuk menyulitkan umat dalam kebutuhan dasarnya seperti air. Sistem Islam akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang bermain menyulitkan umat termasuk monopoli.
Pada masa kejayaan Islam pengaturan air terarah dan terstruktur dengan dukungan sistem ekonomi, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Air sebagai kebutuhan dasar umat berfungsi sebagai sarana tranportasi dan kebutuhan lainnya sehingga pemimpin saat memperhatikan kebutuhan umat seperti halnya sarana dan prasarana untuk kegiatan vital umat yang semua itu dibiayai dari Baitulmal.
Semua pengaturan berdasarkan sistem Islam. Sehingga fungsi memimpin sebagai penjaga bagi seluruh umat bukan justru terikat dengan pelayanan para pemilik modal dalam mengatur kebutuhan utama umat dalam hal ini PDAM.
Wallahu Alam Bishawab.
