Oleh : Winarti (Aktivis Dakwah Pejuang Ideologis)
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang ikut menandatangani Piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 22 Januari 2026 lalu. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BoP ini dipandang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penyelesaian konflik di Palestina.
Penandatanganan ini menegaskan komitmen sejumlah negara untuk bekerja sama dalam mengatasi konflik, mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak perang, dan mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Meski mengusung misi perdamaian, BoP menuai kontroversi sejak awal. Peran Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, biaya keanggotaan yang sangat tinggi, hingga potensi tumpang tindih dengan PBB menjadi sorotan tajam komunitas internasional.
Board of Peace Jebakan Penjajah
BoP digagas dan dipimpin oleh AS. Padahal AS memiliki rekam jejak panjang sebagai penjajah dunia. AS melakukan sejumlah invasi, kudeta dan penghancuran negeri-negeri Muslim. Afganistan, Irak, Libya, Suriah, Sudan dan banyak negeri muslim lain menjadi korbannya.
Tujuan resmi BoP diklaim untuk “mengelola transisi Gaza pasca konflik”, “menjaga stabilitas” dan “mencegah kekerasan berulang”. Akan tetapi, struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza oleh pihak asing. BoP sejak awal dikendalikan oleh negara-negara penjajah. AS dan sekutunya menjadi aktor utama.
Sebaliknya negara-negara Muslim hanya dijadikan pelengkap legitimasi. Ini bukan pola baru. Dalam sejarah kolonialisme, penjajah selalu membentuk dewan, mandat atau otoritas internasional. Semua bertujuan sama, mengamankan kepentingan penjajah.
Setidaknya ada lima hal yang bisa membuktikan bahwa BoP hanyalah jebakan para penjajah untuk melegalkan misi penjajahannya atas nama perdamaian. Pertama, BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintahan di wilayah ini tak lagi di tangan rakyat Palestina, apalagi di tangan dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Ini bentuk penjajahan gaya baru.
Kedua, BoP mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas. Dengan dalih stabilisasi, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya. Sebaliknya, Yahudi sang penjajah tetap bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Artinya, keamanan kaum muslim berada di tangan musuhnya sendiri.
Ketiga, BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, sang penjajah dan penjagal Gaza, yakni Zionis Yahudi, malah masuk sebagai anggota dewan ini.
Keempat, BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan pembongkaran negara penjajah itu. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang dirampas oleh Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tidak disentuh sama sekali.
Kelima, keterlibatan para pemimpin muslim dalam BoP disadari maupun tidak telah dimanfaatkan sebagai alat untuk memuluskan agenda para penjajah. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Palestina. Terlebih lagi mereka duduk bersama Yahudi, sang penjajah dan penjagal Palestina. Para pemimpin muslim bukan membela dan melindungi saudaranya tapi justru ikut dalam skema yang mengamankan penjajahan.
Selain itu BoP lahir bukan dari ketulusan, melainkan dari kegagalan politik global melahirkan kepanikan geopolitik yang akhirnya membuat Amerika mengambil langkah membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Kepanikan Geopolitik terjadi akibat semakin meluasnya konflik yang merusak tatanan kawasan. Begitu pun genosida semakin membangkitkan kesadaran ummat manusia di dunia dan selanjutnya meruntuhkan moralitas barat di mata dunia. Sehingga barat ingin memastikan Gaza tidak kembali ke tangan kekuatan perlawanan Islam.
Pembebasan Palestina hanya Jihad & Khilafah
Penjajahan di mana pun, termasuk di Palestina, sesungguhnya tidak akan pernah berakhir di meja perundingan yang timpang. Palestina yang lama terjajah sama sekali tidak akan dibebaskan oleh dewan-dewan internasional yang sejatinya merupakan buatan kafir penjajah.
Solusi untuk membebaskan Gaza dan Palestina bukanlah dengan negosiasi. Solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad. Jihad inilah yang telah Allah SWT perintahkan:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ
“Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian” (QS At Taubah: 123)
Cukup dengan mengerahkan ratusan ribu tentara Muslim dari negara-negara Arab saja, tentu sangat mudah berjihad untuk menumpas sekaligus mengusir Zionis Yahudi dari bumi Palestina.
Sayangnya, saat ini umat tidak memiliki institusi global sebagai pemersatu mereka. Itulah Khilafah. Khilafah inilah—sebagaimana dulu—yang bisa menghimpun seluruh potensi, sumber daya dan kekuatan umat—termasuk militer—di seluruh dunia. Dengan itulah Khilafah mampu menjadi satu-satunya institusi pembela dan pelindung umat sedunia, termasuk Palestina. Wallahu’alam.
