MEUREUDU – Narasi kemuliaan tradisi Meugang yang dibalut bantuan Presiden RI Prabowo Subianto di Pidie Jaya kini ternoda oleh temuan pahit di lapangan. Di balik seremoni mewah para pejabat di halaman kantor camat pada Kamis (19/3/2026), masyarakat di tingkat gampong justru mendapati realita yang jauh dari ekspektasi: Sapi bantuan yang dikirim diduga kuat tidak memenuhi kriteria spesifikasi.
Spesifikasi di Atas Kertas vs Realita Lapangan
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Ketua Panitia, Syukri Itam, sebelumnya mengklaim bahwa sapi-sapi yang disalurkan memiliki bobot antara 80 hingga 200 kilogram. Namun, pantauan di beberapa titik distribusi menunjukkan pemandangan yang miris.
Banyak warga dan perangkat gampong mengeluhkan kondisi fisik sapi yang datang dalam keadaan kurus, nampak kurang gizi, dan ukurannya jauh di bawah standar minimal 80 kg yang dijanjikan.
"Kami menerima sapi yang lebih mirip pedet (anak sapi) daripada sapi Meugang. Jika bobotnya saja tidak sampai 50-60 kg daging bersih, bagaimana mau dibagi untuk seratusan kepala keluarga di desa kami? Ini bukan bantuan, ini penghinaan terhadap instruksi Presiden," ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Ke Mana Perginya Anggaran Rp4,9 Miliar?
Dengan pagu anggaran fantastis sebesar Rp4,9 miliar untuk 237 ekor sapi, maka secara matematis harga per ekor sapi dialokasikan sekitar Rp20,6 juta.
Secara logika pasar di Aceh, uang sebesar Rp20 juta seharusnya mampu membeli sapi lokal berkualitas prima dengan bobot daging yang melimpah. Namun, dengan hadirnya sapi-sapi "kerempeng" di lapangan, dugaan adanya mark-up (penggelembungan harga) dan permainan spesifikasi oleh oknum rekanan atau pejabat terkait semakin menguat.
Dugaan "Permainan" Oknum dan Rekanan
Ketidaksesuaian spesifikasi ini memicu kecurigaan bahwa ada upaya sistematis untuk meraup keuntungan pribadi dari dana bantuan bencana. Modus "pengadaan sapi kurus dengan harga sapi gemuk" adalah lagu lama dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa.
Jika satu ekor sapi disunat kualitasnya senilai Rp5 juta saja, maka dengan total 237 ekor, terdapat potensi kerugian negara atau penggelapan dana mencapai Rp1,18 miliar. Angka yang sangat menyakitkan bagi puluhan ribu warga yang rumahnya baru saja diterjang banjir bandang.
Transparansi atau Sekadar Bagi-bagi Jatah?
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, mulai dari Bupati Sibral Malasyi hingga Sekda Munawar Ibrahim, tidak boleh hanya pandai berterima kasih kepada Presiden di depan kamera. Mereka harus bertanggung jawab atas kualitas barang yang sampai ke rakyat.
Siapa kontraktor/rekanan yang menyuplai sapi-sapi ini?
Mengapa tim verifikasi pemerintah meloloskan sapi yang tidak sesuai spesifikasi?
Mengapa ada perbedaan fisik yang sangat mencolok antar-gampong?
Rakyat Pidie Jaya tidak butuh "sapi pajangan" untuk difoto pejabat. Mereka butuh keadilan distribusi dan kejujuran anggaran. Aparat Penegak Hukum (APH) sudah sepatutnya turun tangan mengaudit fisik sapi-sapi tersebut sebelum semuanya disembelih dan barang bukti menghilang menjadi tulang belulang.
