Oleh Nurul Khafid, S.Pd.
Serangan Amerika Serikat terhadap Iran memicu gelombang reaksi dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, desakan agar pemerintah menarik diri dari forum Board of Governors (BoP) terkait isu Palestina semakin menguat. Sejumlah kelompok masyarakat menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut justru tidak sejalan dengan komitmen konstitusi Indonesia yang sejak awal menentang penjajahan dalam segala bentuknya. Mereka khawatir bahwa keberadaan Indonesia dalam forum yang didominasi negara-negara Barat hanya akan menempatkan Indonesia sebagai pengikut agenda geopolitik pihak lain.
Namun pemerintah tampaknya mengambil sikap lebih berhati-hati. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa terkait keikutsertaan dalam BoP. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan mengenai posisi Indonesia dalam forum tersebut untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu perkembangan situasi internasional. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek diplomatik sebelum mengambil keputusan final. (Kompas.com, 06/03/2026)
Di sisi lain, kritik terhadap efektivitas BoP terus bermunculan. Banyak pengamat menilai bahwa forum internasional semacam ini selama ini belum mampu menghadirkan perdamaian yang nyata di kawasan konflik. Bahkan dalam beberapa kasus, negara yang memiliki pengaruh terbesar dalam forum tersebut justru terlibat langsung dalam konflik atau memiliki kepentingan geopolitik tertentu. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia sering kali hanya berada pada posisi mengikuti arah kebijakan yang telah ditentukan oleh kekuatan besar. (Kompas.tv, 04/03/2026)
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar tentang kemandirian politik luar negeri Indonesia. Jika forum internasional lebih banyak ditentukan oleh kepentingan negara adidaya, maka ruang bagi negara lain untuk benar-benar mempengaruhi kebijakan global menjadi sangat terbatas. Inilah yang membuat sebagian pihak menilai bahwa keikutsertaan dalam forum semacam itu berisiko menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang independen dalam menentukan sikap terhadap isu Palestina.
Dalam perspektif Islam, solidaritas terhadap rakyat Palestina merupakan bagian dari prinsip keadilan dan pembelaan terhadap pihak yang tertindas. Islam menekankan pentingnya persatuan umat dan dukungan terhadap perjuangan melawan penindasan, baik melalui dukungan moral, politik, maupun kemanusiaan. Prinsip ini menuntut negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengambil sikap yang jelas dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan mendorong solusi yang adil bagi mereka. Satu-satunya solusi untuk pembebasan Palestina adalah dengan jihad yang dikomandoi oleh seorang Khalifah. Maka hal urgent yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah perjuangan untuk menegakkan Islam dan Khilafah itu sendiri. Wallahu'alam bis shawab.
