MEUREUDU – Di tengah duka warga Pidie Jaya yang belum pulih dari hantaman banjir bandang dan longsor, pemerintah kabupaten setempat justru sibuk memoles citra lewat seremoni pembagian 237 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto. Meski dibungkus dengan narasi "kepedulian," aroma ketidatransparanan dan potensi penyimpangan anggaran mulai terendus ke permukaan.
Bantuan senilai Rp4,9 miliar tersebut diklaim sebagai oase bagi 25.973 kepala keluarga (KK) terdampak bencana. Namun, jika dibedah secara kritis, angka-angka yang disodorkan pemerintah justru memicu tanda tanya besar mengenai keadilan dan efektivitas di lapangan.
Matematika yang Tak Masuk Akal?
Data yang dirilis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menunjukkan adanya ketimpangan yang mencolok antara jumlah bantuan dan jumlah penerima:
Total Sapi: 237 ekor.
Total Penerima: 25.973 Kepala Keluarga.
Rasio: 1 ekor sapi dipaksakan untuk mencukupi kebutuhan sekitar 109 Kepala Keluarga.
Dengan bobot sapi yang bervariasi antara 80 hingga 200 kilogram, secara teknis satu keluarga kemungkinan hanya akan mendapatkan jatah daging yang sangat minim—bahkan mungkin tidak sampai satu kilogram setelah dipotong tulang dan jeroan. Pertanyaannya: Apakah ini bantuan yang tulus untuk meringankan beban, atau sekadar proyek "bagi-bagi" agar terlihat bekerja di mata pemerintah pusat?
Transparansi Anggaran: Di Mana Sisanya?
Sekda Pidie Jaya, Munawar Ibrahim, mengakui bahwa nilai anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp4,9 miliar. Jika dikalkulasikan secara kasar:
Jika harga rata-rata sapi lokal dengan bobot tersebut berkisar di angka Rp15 juta hingga Rp18 juta per ekor, maka total belanja untuk 237 ekor sapi seharusnya hanya berada di kisaran Rp3,5 miliar hingga Rp4,2 miliar.
Terdapat selisih ratusan juta hingga satu miliar rupiah dari pagu anggaran yang disebutkan.
Ke mana larinya sisa dana tersebut? Apakah habis tertelan biaya operasional lima tim pejabat yang turun ke lapangan secara simbolis, atau mengalir ke kantong-kantong oknum tertentu di balik kedok "biaya distribusi"?
Politik Meugang di Tengah Bencana
Langkah Bupati Sibral Malasyi dan jajarannya yang mengerahkan hingga lima tim hanya untuk menyerahkan bantuan secara simbolis di halaman kantor camat dinilai berlebihan. Di saat warga membutuhkan percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, energi pemerintah justru terkuras pada seremoni yang kental dengan nuansa politis menjelang Idul Fitri 1447 H.
Masyarakat tidak butuh sekadar "semangat untuk bangkit" lewat satu-dua potong daging yang dibagikan secara serampangan. Yang dibutuhkan adalah transparansi: Siapa penyedia sapinya? Bagaimana proses tendernya? Dan mengapa ada rentang bobot sapi yang begitu jauh (80kg vs 200kg) yang berpotensi menimbulkan kecemburuan antar-gampong?
Desakan Audit
Pihak berwenang dan lembaga pengawas diminta tidak menutup mata. Penyaluran bantuan yang dilakukan di tengah kondisi darurat bencana seringkali menjadi "celah gelap" bagi praktik korupsi karena pengawasan yang melonggar atas nama urgensi.
Jangan sampai tradisi mulia Meugang dan kemurahan hati Presiden justru dijadikan komoditas oleh oknum pemerintah daerah untuk meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan puluhan ribu warga Pidie Jaya.
