PIDIE JAYA - RADAR ACEH.ID – Belum usai berjibaku dengan sisa genangan dan lumpur akibat bencana banjir, warga Pidie Jaya kini harus dihadapkan pada krisis baru yang menguras fisik dan emosi: panic buying Bahan Bakar Minyak (BBM). Fenomena ini meledak secara masif menyusul pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang memicu kepanikan massal terkait isu pembatasan atau kelangkaan BBM.
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan—baik roda dua maupun roda empat—mengular hingga memakan bahu jalan nasional. Pemandangan paling ironis terlihat jelas: masyarakat yang rumahnya masih terendam atau baru saja surut dari banjir, terpaksa berdesakan di bawah terik matahari demi mengamankan pasokan bahan bakar.
Beban Ganda Masyarakat Pasca-Bencana
Kondisi ini membuat beban masyarakat Pidie Jaya berlipat ganda. Di satu sisi, mereka sedang berupaya memulihkan ekonomi pasca-bencana; di sisi lain, mereka dihantui ketakutan bahwa mesin pompa air, genset pembersih lumpur, dan kendaraan evakuasi akan mati total akibat sentimen kebijakan pusat.
Manager Operasional SPBU Ulee Gle, Zahri, mengonfirmasi bahwa lonjakan permintaan ini murni dipicu oleh faktor psikologis akibat pernyataan pejabat negara.
"Benar, ada kepanikan yang luar biasa. Antrean panjang ini imbas kekhawatiran warga setelah mendengar pernyataan Bapak Menteri ESDM. Volume pembelian meningkat drastis; yang biasanya mengisi secukupnya, kini cenderung full tank. Kasihan masyarakat, kondisi psikis mereka sedang tertekan akibat banjir, kini ditambah panik urusan BBM," ungkap Zahri kepada Radar Aceh.
Tuntutan Tegas: Pertamina Jangan Lepas Tangan!
Pernyataan Menteri Bahlil dinilai sangat tidak peka terhadap timing dan kondisi psikologis masyarakat di daerah yang sedang berstatus tanggap darurat. Menanggapi situasi yang kian tak terkendali ini, Pertamina dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton.
Berikut adalah poin tuntutan tegas terhadap pihak berwenang:
Pertamina Wajib Tambah Suplai: Pertamina harus segera melakukan extra dropping atau penambahan kuota harian ke SPBU di wilayah terdampak banjir seperti Ulee Gle untuk memecah antrean.
Jaminan Stok Secara Terbuka: Pertamina melalui MOR (Marketing Operation Region) harus mengeluarkan pernyataan resmi yang menjamin ketersediaan stok di tingkat lokal agar kepanikan mereda.
Prioritas Alat Berat dan Pompa: Memastikan akses BBM bagi warga yang membutuhkan bahan bakar untuk alat pembersihan pasca-banjir (pompa air/genset) tidak terhambat oleh antrean kendaraan pribadi.
Komunikasi Publik yang Waras: Pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Pertamina harus memperbaiki cara berkomunikasi. Narasi kebijakan di Jakarta tidak boleh menciptakan "kiamat kecil" di daerah yang sedang dilanda bencana.
Rakyat Pidie Jaya saat ini butuh jaminan kepastian pasokan, bukan rentetan kecemasan di tengah kepungan lumpur. Jika Pertamina dan pemerintah daerah tidak segera turun tangan, maka ketidakstabilan sosial akibat kelangkaan buatan ini akan menjadi "bencana kedua" setelah banjir. (oe£_)
