Lhokseumawe — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 di Kota Lhokseumawe, Selasa (05/05). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan target kontrak.
Dalam agenda tersebut, Menteri PUPR meninjau langsung kondisi lapangan serta melihat perkembangan pekerjaan fisik yang tengah berlangsung. Ia juga menerima paparan dari tim pelaksana terkait capaian progres dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 saat ini telah mencapai 54 persen. Capaian ini menunjukkan pekerjaan berjalan, namun masih memerlukan percepatan agar dapat selesai tepat waktu.
Proyek pembangunan ini dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana PT PP – WIKA KSO dengan nilai pagu anggaran pemenang tender sebesar Rp 782.299.600.000,00. Proyek ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di daerah.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut unsur pelaksana proyek yang terdiri dari Satuan Kerja (Satker), Direktorat Jenderal (Dirjen), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hadir juga wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang dan Kadis PU Aceh Utara Jafar, ST, MSM. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan proyek.
Selain itu, pengawasan manajemen konstruksi dilakukan oleh konsultan KSO yang terdiri dari Elsadai Servo Cons, MC, dan Visiplan Konsultan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Menteri PUPR dalam arahannya menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara percepatan pekerjaan dan kualitas hasil. Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja secara maksimal tanpa mengabaikan standar mutu yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena akan digunakan dalam jangka panjang oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas pekerjaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Diketahui, masa kontrak proyek ini akan berakhir pada 20 Juni 2026. Dengan sisa waktu sekitar 83 hari lagi, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
Menteri PUPR juga menekankan pentingnya koordinasi antar pihak agar setiap kendala yang muncul dapat segera diatasi. Sinergi antara pelaksana, pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan proyek.
“Pekerjaan harus diburu sesuai dengan target kontrak, namun tetap mengedepankan kualitas. Jangan sampai percepatan mengorbankan mutu hasil pekerjaan,” tegas Menteri.
Dengan progres yang telah mencapai 54 persen, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 dapat segera rampung dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Lhokseumawe dan sekitarnya.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.(Fr)
