Oleh : Milda, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK di Kalimantan Timur kembali dapat rapor merah. Server tumbang di hari pertama hanya puncak gunung es. Akar masalahnya lebih dalam: minimnya daya tampung sekolah, zonasi yang menyengsarakan, hingga bayang-bayang defisit anggaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut blak-blakan: ini bukan soal teknis. Ini soal negara yang gagal membangun Ruang Kelas Baru (RKB) secepat lonjakan lulusan SMP tiap tahun. Akibatnya, hak pendidikan rakyat Bumi Etam kian carut-marut dan tiap tahun selalu makan korban.
Carut-marut SPMB bukan karena orang tua kurang usaha atau siswa kurang pintar. Masalahnya ada di hulu: negara abai menyediakan bangku sekolah. Tahun 2025, daya tampung SMA/SMK negeri di Kaltim hanya 68.420 kursi. Sementara lulusan SMP tembus 91.350 siswa. Artinya, 22.930 anak dipastikan tersingkir sebelum bertarung.
Celakanya, solusi yang ditawarkan cuma tambal sulam: zonasi yang kaku, sekolah swasta mahal, dan janji RKB yang tak kunjung terealisasi karena defisit anggaran. Walhasil, pendidikan yang katanya hak dasar justru berubah jadi ajang rebutan. Yang mampu bayar selamat, yang miskin gigit jari.
Kondisi ini tak akan berubah selama pendidikan dikelola dengan logika untung-rugi. Islam menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara, sama seperti keamanan dan kesehatan. Pada masa Rasulullah SAW, tawanan Perang Badar yang bisa baca-tulis dibebaskan dengan syarat mengajari 10 anak Anshar. Negara hadir sebagai fasilitator, bukan pedagang.
Konsep ini diterjemahkan dalam sistem baitul mal. Pos fai, kharaj, dan pengelolaan SDA milik umum seperti tambang dan hutan jadi sumber dana untuk membangun sekolah, laboratorium, dan menggaji guru secara layak hingga pelosok. Hasilnya terbukti: lahir Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Al-Haytham yang karyanya masih dipakai dunia. Ketika negara menanggung penuh, pendidikan tak lagi jadi beban rakyat.
Selama pendidikan dikelola dengan logika bisnis, SPMB akan terus jadi drama tahunan. Sekolah bermutu jadi barang mahal, RKB tak pernah cukup, dan orang tua terus menanggung biaya siluman meski katanya "sekolah gratis".
Tanpa perubahan sistem, janji "pendidikan untuk semua" hanya akan jadi isapan jempol. Dan SPMB tahun depan? Siap-siap dapat rapor merah lagi.
Wallahu a’lam bishshawab.
