Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe, Safriadi, S.STP., saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp menjelaskan bahwa keberangkatan para kepala desa merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
"Ini merupakan panggilan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dalam kegiatan KDMK (Kepala Desa Masuk Kampus)," ujar Safriadi.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 13 hingga 16 Juli 2026, dan dipusatkan di Universitas Indonesia.
Terkait pembiayaan, Safriadi menjelaskan bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri, biaya akomodasi dan konsumsi peserta ditanggung oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, biaya transportasi dan uang harian dibebankan kepada Alokasi Dana Gampong (ADG).
"Sesuai surat Kemendagri, akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara. Sedangkan transportasi dan uang harian menggunakan ADG, bukan Dana Desa, karena berdasarkan ketentuan Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai perjalanan dinas," jelasnya.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didengungkan pemerintah, penggunaan ADG untuk membiayai perjalanan dinas kepala desa dinilai tetap perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Transparansi mengenai besaran anggaran, jumlah peserta, serta manfaat konkret dari kegiatan tersebut menjadi aspek yang dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan gampong.(A1)
